PotretNews.com Selasa 11 Agustus 2020
Home >  Berita >  Riau

Menteri LHK Tegaskan RTRW Riau SK 878 Final, ”Jika Pemprov Tak Mau Jalankan, Pemkab Mengacu Saja ke SK Itu, Kita Tak Bisa Dipaksa-paksa”

Menteri LHK Tegaskan RTRW Riau SK 878 Final, ”Jika Pemprov Tak Mau Jalankan, Pemkab Mengacu Saja ke SK Itu, Kita Tak Bisa Dipaksa-paksa”

Menteri LHK Siti Nurbaya.

Selasa, 02 Februari 2016 10:08 WIB
PEKANBARU, POTRETNEWS.com - Menteri LHK Siti Nurbaya kembali menegaskan perihal Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Riau. Masalah RTRW Riau, kata Siti jangan sampai mengganggu jalannya pembangunan di daerah. Hal ini disebutnya menjadi tanggung jawab penuh Pemprov Riau.

”Harusnya Pemprov Riau menjalankan SK 878, karena itu bersifat final. Begitu juga dengan daerah-daerah di Riau, mengacu saja pada SK 878. Saya sudah tegas dan jelas mengatakan, bahwa saya tidak mau ada indikasi pemutihan lahan melalui RTRW,’’ tegas Siti melalui situs resminya, Senin (2/2/2016).

Mengenai masalah kepastian hukum di daerah, terutama bagi kepentingan investasi, Siti lantas menyarankan agar daerah-daerah di Riau mengajukan usulan secara parsial. ''Sehingga  bisa dirinci bersama satu persatu apa yang diusulkan,'' katanya.

Untuk membantu kepastian hukum dapat juga dilakukan korespondensi antarlembaga pemerintahan. Karena kata Siti, bagaimanapun rakyat membutuhkan pembangunan. Hal ini guna meyakinkan investor bahwa ada masalah-masalah seperti di tingkat provinsi yang seharusnya bukan masalah.

‘’Rakyat jangan dikorbankan. Investasi jangan terganggu. Jika provinsi masih tak bisa menyelesaikan, maka pemkab konsisten saja mengacu pada SK 878 dan lakukan korespondensi. Jangan jadikan RTRW sebagai alasan lambannya pembangunan di daerah,’’ tegas Siti.

Penegasan yang sama juga disampaikan oleh Dirjen Planologi dan Tata Lingkungan Kemen LHK, Prof Dr San Afri Awang. Ia mengatakan sudah sering menyampaikan penegasan pada pihak Pemprov Riau, bahwa RTRW Riau sudah tidak ada masalah bila semuanya mengacu pada SK 878. Namun sayangnya, pihak Pemprov Riau tak kunjung menjalankan arahan dari Kemen LHK, meski sudah berulang kali disampaikan.

‘’Kita punya semua datanya, sudah kita sampaikan ke Pemprov Riau. Tidak bisa kita dipaksa-paksa, karena kalau dipaksa akan melanggar aturan,’’ kata Awang. ‘’Jadi mengacu saja pada SK 878, karena itu bersifat final,’’ ujarnya. ***

       
        Loading...    
           
(Akham Sophian)
Sumber : Jawapos.com
Loading...
www www