164 Desa di Riau Rawan Karhutla, Antisipasi Harus Segera Dilakukan!

PEKANBARU, POTRETNEWS.com - Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Provinsi Riau masih menjadi ancaman besar. Apalagi, fenomena El Nino diprediksi menguat tahun ini. Sehingga membuat wilayah Sumatera bagian Utara, termasuk Riau, harus memasuki musim kemarau lagi pada awal 2016.

Kondisi ini langsung mendapat perhatian besar dari pihak-pihak terkait di Riau. Mengingat, ada 164 Desa di Porvinsi Riau yang menjadi titik-titik langganan karhutla. Daerah-daerah tersebut sebagian besar berada di sepanjang sungai Kampar, Riau. Seperti, Kelurahan Pelalawan, Teluk Binjai, dan Petodoaan.

"Antisipasi tentu harus dimulai dari sekarang. Pencegahan adalah hal urgent dilakukan kita semua," tutur Kasdam I Bukit Barisan Brigjen Widagdo Hendro Sukoco.

Dia menjelaskan, antisipasi itu sudah dimulai dengan perekrutan sejumlah warga untuk dilatih bela negara. Dalam pelatihan itu, turut disisipkan bentuk-bentuk pencegahan dan penanganan karhutla yang bisa dilakukan oleh warga.

"Jadi kami turunkan Babinsa terjun ke masyarakat untuk sosialisasi. Nanti, yang sudah kita latih membantu kerja babinsa ini," ungkapnya.

Selain sosialiasi, mereka juga disiagakan dengan adanya patroli keliling. Hal ini untuk mencegah adanya tangan-tangan jail yang berusaha menyulut api.

Kekuatan untuk program pencegahan ini diharapkan terus bertambah. Pihaknya berencana mengumpulkan seluruh "pasukan pencegah api" dari berbagai elemen, baik warga, lembaga swadaya masyarakat (LSM), pemerintah daerah dan Polri untuk sama-sama terintegrasi. Dengan demikian, upaya pencegahan dapat maksimal. "Tak lupa, kita juga gandeng pihak perusahaan-perusahaan di sini," ujarnya.

Salah satu perusahaan yang menyatakan komitmennya adalah Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP). Perusahaan yang bergerak dalam bidang kertas itu bahkan telah menggalakkan program desa bebas api sejak tahun 2014.

Menurut Presiden Direktur RAPP Tony Wenas, program ini memberikan hasil nyata pada penurunan luas hutan dan lahan yang terbakar. Bila pada 2013, jumlah luasan hutan dan lahan yang terbakar mencapai angka 1000 hektar, maka angka itu bisa ditekan hingga mencapai 600 hektar di 2014. Sementara, di 2015, luasan lahan yang terbakar hanya mencapai 50 hektar.

"Ini di sembilan desa yang kita masukkan dalam program desa bebas api. Terlihat sekali penuruannya. Karena itu, tahun ini kita akan tambah hingga 20 desa," tutur Tony.

Dia menjelaskan, program desa bebas api ini berupa pemberian insentif bagi desa-desa yang bisa menjaga wilayahnya dari percikan api. Bagi mereka yg berhasil, maka mendapat uang sebesar Rp 100 juta. Penilaian zero fire ini dilakukam dalam periode Februari-Oktober.

Diakuinya, insentif itu hanya sampingan. Program sesungguhnya adalah pendamipingan untuk warga agar tidak membakar lahan dengan cara dibakar.
"Selain sosialiasasi, kami juga menyediakan alat berat dan tenaga pembantu agar bisa digunakan saat mereka ingin buka lahan," jelasnya. Dengan demikian, imbuhnya, keinginan bakar lahan pun bisa ditekan.

Disinggung soal dana yang disiapkan, Tony mengaku telah menganggarkan sebesar USD 1 Juta atau sekitar Rp 13,5 miliar untuk tahun ini. Jumlah itu disiapkan baik untuk insentif maupun pendampingan 20 desa bebas api di 2016.

Angka tersebut tentu cukup wah. Namun, baginya, itu bukan hal besar bila dibandingkan dengan biaya penanganan dan dampak yang ditimbulkan dari karhutla yang terus berulang tiap tahunnya. "Lebih mahal saat pemadaman ya saya rasa," jelasnya.

Keberhasilan pendampingan yang dilakukan pihaknya pun telah diakui oleh beberapa pihak. Bahkan, pihak Badan Pengelolaan Dana Perkebunan (BPDP) berencana mengadopsi program tersebut untuk 100 desa yang ada di Riau dalam waktu dekat. ***