Kontroversi Pembangunan Kantor Baru Bupati Inhil Pasca-Terbakar, Tokoh Pemuda: Kalau Tak Dibangun, Justru Bisa Menimbulkan Citra Negatif

TEMBILAHAN, POTRETNEWS.com - Pasca-terbakarnya Kantor Bupati Indragiri Hilir (Inhil), Riau, beberapa waktu lalu, sistem pelayanan publik sedikit terganggu. Untuk peningkatan pelayanan, tidak salah kalau ada rencana pembangunan kantor baru bupati di lokasi yang sama. "Semua pihak meski mengedepankan kejernihan dan kearifan berpikir dalam menyikapi polemik rencana pembangunan kantor bupati. Tengoklah kepentingan yang lebih luas, jangan mengedepankan ego pribadi dan golongan," kata Wahyu Yudistira, tokoh pemuda Inhil kepada potretnews.com lewat sambungan telepon, akhir pekan lalu.

Wahyu berpendapat, mereka yang setuju dan menolak sama-sama memiliki argumen yang kuat. Hanya saja untuk kasus ini, kita harus mengedepankan kepentingan daerah terlebih dahulu, terutama menyangkut pelayanan publik.

Dia menggambarkan bagaimana kondisinya kantor bupati pasca-terbakar. Warga sendiri malas untuk datang ke sana, kalau tidak penting sekali. Persoalan itu tentunya berdampak kurang baik pada peningkatan pelayanan publik.

"Untuk segi keamanan, kantor bupati sekarang jelas tidak layak. Pecahnya kaca pelindung akibat kebakaran, menjadikan keamanan sangat rawan. Bagaimana kalau ada aset penting seperti dokumen yang diambil, siapa yang harus tanggung jawab," tukas Wahyu.

Selain itu kantor bupati dan adalah ikon daerah, di samping kantor lainnya seperti DPRD. Wajah Inhil, paling tidak tergambar dari keberadaan kantor tersebut. Kita tidak membayangkan kalau ada tamu dari luar yang mengkritisi persoalan ini.

"Kalau tak dibangun (lagi) justru bisa menimbulkan citra negatif. Nanti orang beranggapan, jangankan mengurus daerah, mengurus diri sendiri saja tak bisa. Contohnya saja kantor bupati, lihat saja kondisinya bagaimana. Kalau ada yang mengatakan seperti itu, kita harus jawab apa?" ujar Wahyu. ***