Perilaku Anarkis Kader HMI karena Kurangnya Pemahaman NDP

JAKARTA, POTRETNEWS.com - Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Komisariat Fakultas Ushuluddin dan Filsafat, Cabang Ciputat, berupaya menangkal politik praktis dan anarkis melalui pendalaman materi Nilai-Nilai Dasar Perjuangan (NDP) yang menjadi materi pokok kajian ke-Islam-an organisasi itu. "Sejak terjadinya kegaduhan di Kongres XXIX Pekanbaru, kami sengaja menambahkan jam dan hari untuk materi kajian NDP. Dari sebelumnya hanya setiap Selasa, sekarang ditambah Kamis tiap minggunya," kata Ketua Umum HMI Komisariat Fakultas Ushuluddin (Komfuf) Cabang Ciputat Muflih Hidayat, melalui surat elektronik yang dikirim kader Dedy Ibmar ke Redaksi potretnews.com, Kamis (26/11/2015).

Ia menjelaskan, penambahan jam materi NDP itu dimaksudkan agar pemahaman anggota HMI tentang Islam lebih mendasar, utuh, dan tidak parsial. Sehingga substansi pesan Islam, sebagai agama yang membawa rahmat bagi seluruh alam, mampu dipahami, diresapi dan diaplikasikan dalam kehidupan sosial bermasyarakat.

Kekerasan, apapun bentuknya, apalagi hanya berdasarkan kepentingan politik, merupakan perbuatan terlarang, dan Islam tidak mengajarkan praktik kekerasan, bahkan Islam sangat menganjurkan untuk bersikap sopan, dan mengedepankan dialog apabila terjadi perbedaan pendapat.

NDP merupakan panduan kajian ke-Islam-an yang menjadi materi wajib di berbagai kegiatan pelatihan di organisasi itu, mulai dari LK I, LK II hingga LK III. Materi kajian ke-Islam-an organisasi ini dirumuskan pada Kongres ke-9 HMI di Malang tahun 1996 dengan memberikan mandat pada tiga orang sebagai tim perumus, yakni Endang Syaifuddin Ansori (almarhum), Nurcholis Madjid (almarhum) dan Sakib Mahmud.

Pada Kongres ke-10 di Palembang tahun 1971 konsep dasar Islam ini dikukuhkan dengan nama "Nilai-Nilai Dasar Perjuangan" yang disingkat dengan NDP tanpa perubahan isi sama sekali.

Pada kongres yang lalu, NDP secara resmi dijadikan sebagai pedoman perjuangan HMI, sebagai pemahaman Islam mazhab HMI yang memuat tujuh tema pokok, yakni (1) Dasar-dasar Kepercayaan, (2) Pengertian Dasar tentang Kemanusiaan, (3) Keharusan Universal (takdir) dan Kebebasan Individu (ikhtiar), (4) Ketuhanan yang Maha Esa dan Kemanusiaan, (5) Individu dan Masyarakat, (6) Keadilan Sosial dan Keadilan Ekonomi, (7) Kemanusiaan dan Ilmu Pengetahuan, serta (8) Penutup.

Dalam perkembangannya, nama NDP berubah menjadi Nilai Identitas Kader (NIK), seiring dengan perubahan asas organisasi dari Islam menjadi Pancasila, sebagai konsekuensi dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1985 tentang Asas Tunggal Pancasila. Namun perubahan nama kajian ke-Islam-an HMI ini, tidak mengubah isi, dan pada tahun 1998 nama NIK kembali ke nama semula, yakni NDP, seiring dengan kembalinya asas organisasi itu dari Pancasila ke asas Islam, saat gerakan reformasi bergulir di negeri ini.

Instruktur NDP HMI (NDPE'er) Ciputat Dedy Ibmar menjelaskan, substansi kajian ke-Islam-an sebagaimana tertuang dalam NDP itu sebenarnya menginginkan agar kader-kadernya memiliki pemahaman ke-Islam-an yang toleran, menghargai perbedaan pendapat dalam menafsirkan pemahaman keagamaan melalui pendekatan "teologis-filosifis" dengan menekankan kepada pemahaman bahwa kebenaran yang dimiliki manusia nisbi, karena kebenaran sejati hanya milik Allah.

"Makanya dalam setiap penyampaian materi, yang kita tekankan pada kenisbian kebenaran manusia itu, dan agama adalah kepercayaan, serta sebagai alat untuk mendekati kebenaran mutlak, yakni Allah itu sendiri," katanya.

Mahasiswa Aqidah Filsafat ini lebih lanjut menjelaskan bahwa perilaku anarkis kader HMI yang dipertontonkan pada kongres kali ini tidak lain karena kurangnya pemahaman atas NDP. Padahal NDP dengan sangat jelas mengarahkan kader untuk beramal baik. Iman dan ilmu tak akan ada artinya tanpa amal saleh. "Sekiranya jelas, bahwa hidup manusia itu sederhana yakni beriman, berilmu dan beramal," katanya. (rls)