Berikut Pandangan Fraksi DPRD Rohil terhadap LPP APBD Tahun 2014

BAGANSIAPIAPI, POTRETNEWS.com - Meski delapan fraksi DPRD Kabupaten Rokan Hilir (Rohil), Riau, menyetujui laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan (LPP) APBD Tahun 2014, ada banyak catatan fraksi-fraksi yang menjadi ”pekerjaan rumah” pemerintah kabupaten. Koreksi awal dimulai dari Fraksi Partai Golkar dan fraksi lainnya yang memberikan laporan tertulis kepada Pansus LPP APBD untuk disampaikan pada Paripurna LPP APBD 2014 sekaligus pengambilan keputusan dan penandatangan KUPA- dan PPAS. Pemaparan dari fraksi-fraksi disampaikan Ketua Pansus LPP APBD, Ucok Mukhtar.

Fraksi Golkar, meminta langkah konkret pemerintah terhadap aset daerah yang belum diketahui keberadaanya, membuat terobosan dalam peningkatan PAD, dan serius dalam peningkatakan SKPD. Kemudian, mendesak pemkab memberi hukuman kepada SKPD yang lalai, menigkatkan kualitas keuangan daerah, menjadikan silpa sebagai cerminan proses estimasi.

Selanjutnya, Fraksi Gerindra mengingatkan pemerintah daerah agar taat terkait cacatan yang diberikan BPK RI tentang laporan keuangan. Kemudian, meningkatkan pendapatan transfer pada dana alokasi khusus, dan membenahi kinerja yang belum memuaskan.

Lalu, Fraksi PKB dalam catatannya menyinggung perlunya akuntabilitas publik, PAD sebesar RP56,69 persen merupakan cerminan kinerja pemda yang rendah, sisa saldo kas Rp731 miliar, serta komitmen pemerintah daerah untuk mengimbangi penyerapan belanja operasi dan modal.

Berikutnya, Fraksi Demokrat Plus meminta pemerintah daerah harus lebih serius, restrukturisasi terhadap BUMD agar tidak rugi, membenahi manajemen, penyertaan modal di empat perusahaan Rp49 miliar segera dibuat perda, mereformasi birokrasi, percepatan UU ASN khusunya penerapan sistem kebijakan menajemen.

Sementara itu, Fraksi Nurani Nasionalis, Nasional Persatuan Indonesia, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Demokrasi Perjuangan mengutarakan, pemerintah daerah mengoptimalkan pengawasan menutup kebocoran sehingga pengunaan angaran tepat guna, dan meningkatkan kinerja birokrasi.

Fraksi ini juga menyanran pemkab agar pengimbangi penerapan belanja operasi dan modal sehingga dapat predikat WTP dari BPK RI, menigkatkan kesejahteraan gaji honorer, petugas kesehatan dan lainnya serta pemberdayaan lokal harus diperhatikan. (adv/dewan/jaka)