Tanpa Plang Papan Nama, Proyek Milik Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkalis di Duri Terkesan Misterius dan Tak Bertuan

Kedatangan para guru ini disambut oleh Komisi E yang diketuai Masnur SH bersama Markarius Anwar, Magdalisni, Ramos Sianturi, Tengku Nazlah Khairati, Sugeng Pranoto, Adrian dan Wakil Ketua DPRD Riau Sunaryo.

Dalam tuntutannya, tenaga pendidik dari berbagai sekolah di Riau ini berharap diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Juru bicara PGHR Sanusi mengatakan, pihaknya merasa pesimis diangkat menjadi PNS, karena sudah beberapa kali melakukan perjuangan, belum ada realisasi dilakukan pemerintah.

Karena itu para guru mendesak dewan agar melakukan gerakan pada pemerintah untuk mendorong diangkatnya mereka sebagai pegawai negeri sipil dan memperjuangkan hak-hak berkaitan dengan kesejahteraan.

"Kami guru bantu tentunya berharap diangkat menjadi pegawai negeri sipil. Menjelang itu, tentunya juga erlu dipperhatikan masalah kesejahteraan dan BPJS," kata Sanusi.

Kepala Dinas Pendidikan Riau Kamsol mengatakan, saat ini guru bantu provinsi tercatat sebanyak 5.740 orang, dari total jumlah guru bantu lain yang sudah diangkat menjadi PNS.

"Sisa ini sebetulnya terus kami perjuangkan nasibnya. Namun ada beberapa persoalan terkait regulasi, sehingga mereka belum diangkat menjadi PNS," ujar Kamsol.

Hal itu juga diakui Sekretaris BKD Riau Asrizal yang mengatakan, benturan regulasi itu di antaranya kebijakan pemerintah bahwa pengangkatan guru tetap melalui mekanisme pengadaan pegawai negeri sipil.

"Namun ada beberapa di antara mereka ini terbentur kebijakan karena usia serta tingkat pendidikan, itulah yang menyebabkan belum diangkat samai saat ini," ungkapnya.

Ia juga menyebutkan, kebijakan formasi PNS selama ini hanya dilakukan oleh pemerintah pusat, sementara daerah hanya bisa mengusulkan. Sehingga keputusan tak bisa diberlakukan oleh Provinsi Riau.

Ketua Komisi E Masnur SH mengatakan, kebijakan ini memang bergantung pada pemerintah pusat. Namun demikian, pihaknya akan mendorong melalui surat resmi DPRD Riau agar DPR RI mengeluarkan surat untuk presiden untuk mempertimbangkan nasib para guru honor ini.

"Soal hasil tunggu dulu, tapi perjuangan harus dilakukan. Dewan akan mendorong untuk itu," kata Masnur.

Dukungan juga disampaikan Wakil Ketua DPRD Riau Sunaryo. Dewan menurutnya sangat mendukung apa yang menjadi perjuangan para guru.

"Secara formal kami mendorong untuk menyampaikan surat ke DPR RI, saya akan menekennya langsung," janjinya.

Selain masalah status, dalam pertemuan sekitar 2 jam itu, guru honor ini juga mempertanyakan honor yang diterima sebesar Rp2 juta masih sering terlambat dibayarkan. Bahkan ada pemotongan yang dilakukan oleh oknum bagian keuangan di Dinas Pendidikan kabupaten/kota.