Abu Khoiri Heran Mengapa Daya Serap Anggaran di Rohil Rendah

BAGANSIAPIAPI, POTRETNEWS.com - Anggota DPRD Kabupaten Rokan Hilir (Rohil), Riau, yang juga Ketua Komisi A, Abu Khoiri mengaku heran dengan rendahnya daya serap anggaran pemerintah kabupaten pada 2015 ini. Padahal DPRD sudah dan pemkab sudah sama-sama berupaya untuk mengesahkan APBD dengan cepat sesuai dengan ketentuan pemerintah pusat beberapa waktu lalu. "Kali ini saya heran betul kenapa serapan APBD Rohil sangat rendah, apa tidak ada yang mau bekerja atau memang tidak ada kegiatan yang dikerjakan," kata Abu Khoiri kesal, Minggu (26/7/2015).

Rendahnya penyerapan anggaran yang terjadi merupakan preseden buruk atas kinerja pemerintah daerah padahal nilai APBD Rohil cukup tinggi begitu juga DBH, dan berbagai bantuan yang digelontorkan dari pemerintah pusat. Jangan sampai penyerapan yang rendah itu nanti akan berdampak pada pengurangan atau dihapusnya bantuan dari pemerintah pusat termasuk pemotongan Dana Bagi Hasil (DBH).

"Ini sudah di penghujung bulan Juli dan sebentar lagi Agustus. Artinya pasca-Agustus hingga akhir tahun biasanya sudah diwarnai dengan musim penghujan. Kalau begitu kegiatan fisik dapat terkendala dengan faktor cuaca, sementara penyerapan APBD kita berdasarkan informasi pertemuan terakhir kami dengan pemkab baru terserap sekitar 10 persen, ini rapat yang kami gelar puasa lalu," ucapnya.

Abu Khoiri menegaskan pihaknya tidak bisa memahami dimana letak permasalahan sehingga menjadi kendala bagi pemerintah dalam hal ini khususnya satuan kerja perangkat daerah (SKPD) untuk melakukan kegiatan sesuai dengan yang telah diprogramkan sebelumnya oleh masing-masing SKPD tersebut.

"Nah di mana letak masalahnya ini yang kami belum tahu. Apa harus menunggu instruksi semua?," katanya. Lebih jauh Abu Khoiri menilai agar pemerintah bisa mengarahkan kegiatan yang benar-benar bertujuan untuk pencapaian kualitas dan memberikan rasa pembangunan yang adil bagi seluruh masyarakat. Jangan sampai pembangunan hanya terkesan terpusat di satu daerah saja. Khusus di kota Bagansiapiapi misalnya telah banyak dibangun berbagai infrastruktur yang khusus dipusatkan di kawasan Batu Enam, Bagansiapiapi.

Dia menambahkan sudah saatnya pemerintah daerah mengesa SKPD terkait untuk segera melaksanakan kegiatan yang ada. Jika tidak sebaiknya diberikan sanksi atau dikurangi anggaran untuk APBD yang akan datang. (adv/dewan/jaka)