Karhutla Dominasi Bencana Indonesia Sepanjang 2026

Jum'at, 20 November 2026 02:21 WIB
bkarhutla-dominasi-bencana-indonesia-sepanjang-2026bPemadaman kebakaran lahan di Jalan Jenderal Sudirman Sampit dilakukan hingga malam hari, Senin (3/8/2026) malam. (Foto: ANTARA)

JAKARTA, POTRETNEWS.com — Sebanyak 2.397 kejadian bencana terjadi di berbagai wilayah Indonesia hingga dasarian kedua November 2026. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat, dari ribuan kejadian tersebut, kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta banjir menjadi bencana yang paling mendominasi.

Kepala BNPB Kristomei Sianturi mengungkapkan, dari total kejadian bencana tersebut, sebanyak 1.096 merupakan kasus karhutla. Sementara itu, bencana banjir tercatat sebanyak 647 kejadian.

Data tersebut disampaikan Kristomei dalam diskusi bertajuk Traces of Resilience di Jakarta, Kamis, 19 November 2026. Menurutnya, bencana yang terjadi sepanjang tahun ini didominasi oleh berbagai jenis bencana hidrometeorologi dan geologi.

”Sepanjang tahun 2026 ini, walaupun belum berakhir, kita sudah ada kurang lebih 2.397 bencana di seluruh Indonesia, didominasi oleh delapan jenis bencana yang enam di antaranya bencana hidrometeorologi dan dua bencana geologi," kata Kristomei dilansir potretnews.com darii viva.co.id. Angka tersebut merupakan catatan hingga pertengahan November 2026, sehingga jumlah kejadian bencana masih berpotensi bertambah mengingat tahun ini belum berakhir.

Berdasarkan data BNPB, karhutla menempati urutan pertama sebagai jenis bencana dengan jumlah kejadian terbanyak sepanjang 2026. Totalnya mencapai 1.096 kejadian, disusul banjir sebanyak 647 kejadian.

Tingginya angka tersebut menunjukkan bahwa ancaman bencana hidrometeorologi masih menjadi tantangan besar dalam penanggulangan bencana di Indonesia. Kristomei menjelaskan, terdapat delapan jenis bencana yang mendominasi kejadian sepanjang tahun ini.

Enam di antaranya merupakan bencana hidrometeorologi, sedangkan dua lainnya termasuk bencana geologi. Kondisi geografis Indonesia yang memiliki dua musim utama membuat sejumlah ancaman bencana sebenarnya dapat dikenali melalui perubahan cuaca dan pola curah hujan.

Karena itu, BNPB menilai upaya penanggulangan tidak seharusnya hanya berfokus pada penanganan setelah bencana terjadi. Kesiapsiagaan dan langkah antisipasi sebelum bencana juga perlu diperkuat.

BNPB Sebut Bencana Hidrometeorologi Bisa Diantisipasi

Kristomei yang baru menjabat sebagai Kepala BNPB selama satu bulan empat hari menilai pola bencana hidrometeorologi di Indonesia pada dasarnya dapat diperkirakan dengan cukup akurat. Hal ini berkaitan dengan siklus pergantian musim kemarau dan musim hujan yang berlangsung secara rutin setiap tahun.

Menurutnya, kondisi tersebut berbeda dengan bencana geologi seperti gempa bumi dan erupsi gunung api yang hingga kini belum dapat diprediksi secara pasti waktu kemunculannya. Sementara itu, ancaman banjir, tanah longsor, kekeringan, hingga karhutla dapat diantisipasi lebih awal melalui pemantauan data curah hujan dan kesiapan personel di lapangan.

”Padahal musim di Indonesia itu sudah bisa kita tebak kapan musim hujan, kapan musim kemarau. Artinya tidak ada yang tidak bisa diprediksi dengan dua musim yang ada di Indonesia, tinggal bagaimana cara kita bersiap diri," cetusnya.

Dengan memahami pola musim, pemerintah daerah dan seluruh pihak terkait diharapkan dapat mempersiapkan langkah mitigasi sesuai potensi ancaman di masing-masing wilayah.

Sumatra Mulai Hadapi Banjir, Papua Selatan Masih Rawan Karhutla

Memasuki November 2026, karakteristik ancaman bencana di Indonesia mulai berbeda antara wilayah utara dan selatan garis khatulistiwa. Kristomei menjelaskan, berdasarkan prakiraan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), sejumlah wilayah di bagian utara khatulistiwa seperti Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat telah memasuki musim hujan.

Perubahan musim tersebut membuat wilayah-wilayah tersebut mulai menghadapi ancaman bencana hidrometeorologi basah, seperti banjir, tanah longsor, hingga angin kencang. Kondisi ini membutuhkan kesiapan pemerintah daerah, terutama dalam mengantisipasi dampak curah hujan yang dapat memicu bencana di kawasan rawan.

Sebaliknya, sejumlah wilayah di bagian selatan khatulistiwa masih menghadapi kondisi yang berbeda. Papua Selatan, misalnya, masih berada dalam periode kemarau dan kekeringan. Bahkan, kejadian kebakaran lahan masih ditemukan di wilayah tersebut meskipun sejumlah daerah lain sudah memasuki musim hujan.

Perbedaan kondisi tersebut menunjukkan bahwa strategi penanggulangan bencana perlu disesuaikan dengan karakteristik cuaca dan ancaman di setiap daerah. Pemerintah tidak bisa menerapkan pendekatan yang sama untuk seluruh wilayah karena potensi bencana dapat berbeda berdasarkan kondisi geografis dan musim.

BNPB Tekankan Tiga Prinsip Utama Penanganan Bencana

Menghadapi tingginya kejadian bencana sepanjang 2026, Kristomei menegaskan terdapat tiga prinsip utama yang harus diperkuat dalam penanggulangan bencana di Indonesia. Pertama, kecepatan respons. Menurutnya, setiap keterlambatan dalam penanganan bencana berisiko memperbesar kerugian, baik dari sisi korban jiwa maupun kerusakan harta benda.

Karena itu, kesiapan personel dan kecepatan dalam mengambil tindakan menjadi faktor penting ketika bencana terjadi. Kedua, integrasi seluruh kekuatan. Penanganan bencana membutuhkan keterlibatan berbagai pihak, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI, Polri, masyarakat, hingga lembaga swadaya masyarakat.

Kolaborasi tersebut diperlukan agar sumber daya yang tersedia dapat dimanfaatkan secara optimal dan tidak berjalan sendiri-sendiri. Ketiga, sinkronisasi perencanaan antara pemerintah pusat dan daerah. Koordinasi diperlukan agar kebijakan penanggulangan bencana memiliki arah yang selaras, mulai dari tahap pencegahan, kesiapsiagaan, hingga penanganan ketika bencana terjadi.

Menurut Kristomei, ketiga prinsip tersebut menjadi bagian penting dalam memperkuat kemampuan Indonesia menghadapi berbagai ancaman bencana yang berulang setiap tahun. Dengan jumlah kejadian yang telah mencapai 2.397 hingga November 2026, penguatan kesiapsiagaan menjadi perhatian penting, terutama dalam menghadapi peralihan musim yang memunculkan ancaman banjir di sejumlah wilayah sekaligus kekeringan dan karhutla di daerah lainnya.***

Kategori : Lingkungan
wwwwww
www.amsi.or.id