Karhutla Berulang di Tiga Konsesi, Walhi Sumsel Desak Polda Usut Dugaan Kelalaian

PALEMBANG, POTRETNEWS.com — Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Sumatra Selatan (Sumsel) melaporkan dugaan tindak pidana kebakaran hutan dan lahan (karhutla) kepada depolisian daerah (polda) setempat).

Laporan tersebut ditujukan kepada tiga perusahaan yang wilayah konsesinya terindikasi mengalami kebakaran pada 2026.

Ketiga perusahaan tersebut yakni PT Bumi Mekar Hijau (BMH), PT Golden Blossom Sumatra (GBS), dan PT Perkebunan Nusantara VII (PTPN VII) Cinta Manis.

Walhi Sumsel, seperti siaran pers yang diterima VOI dan dikutip potretnews.com menyatakan, laporan tersebut merupakan tindak lanjut dari pemantauan titik panas (hotspot), analisis spasial menggunakan citra satelit, serta investigasi lapangan yang dilakukan sepanjang Agustus hingga Oktober 2026.

Berdasarkan analisis spasial Walhi Sumsel terhadap data Sistem Monitoring Hutan Nasional (SIPONGI) Kementerian Kehutanan untuk periode 1 Agustus hingga 26 Oktober 2026, tercatat sebanyak 17.753 titik hotspot di wilayah konsesi PT Bumi Mekar Hijau.

Sementara itu, sebanyak 1.134 titik hotspot teridentifikasi di wilayah konsesi PT Golden Blossom Sumatra dan 312 titik hotspot di wilayah konsesi PTPN VII Cinta Manis.

Walhi Sumsel menegaskan temuan tersebut tidak hanya berdasarkan data penginderaan jauh. Tim investigasi juga melakukan pemeriksaan langsung di sejumlah lokasi untuk mengetahui kondisi faktual di lapangan.

Temuan Ribuan Hektare Areal Terindikasi Terbakar

Di wilayah konsesi PT Bumi Mekar Hijau yang berada di Desa Sungai Pasir, Kecamatan Cengal, Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), tim investigasi WALHI Sumsel melakukan pemantauan pada 14 September 2026.

Dalam pemantauan tersebut, tim menemukan empat sampel lokasi kebakaran dalam satu hamparan areal terbakar. Berdasarkan analisis spasial citra satelit periode 19 Agustus hingga 1 Oktober 2026, luas areal yang terindikasi terbakar di lokasi pemantauan mencapai sekitar 4.834 hektare.

Lokasi tersebut berada pada ekosistem gambut yang telah ditanami akasia. Walhi juga menyebut hasil pengukuran tinggi muka air di lokasi menunjukkan angka sekitar 110–120 sentimeter.

Temuan serupa dilaporkan di wilayah konsesi PT Golden Blossom Sumatra, Desa Prambatan, Kecamatan Abab, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI).

Pemantauan dilakukan pada 13 September 2026 dan menemukan dua sampel lokasi kebakaran. Berdasarkan analisis spasial citra satelit periode 1 Agustus hingga 6 Oktober 2026, luas areal terindikasi terbakar di lokasi tersebut mencapai sekitar 1.433 hektare. Walhi menyebut lokasi itu juga merupakan kawasan lahan gambut.

Sementara itu, di wilayah konsesi PTPN VII Cinta Manis, tim investigasi melakukan pemantauan pada 14–15 September 2026. Dari pemantauan tersebut ditemukan lima sampel lokasi kebakaran yang berada di areal tanaman tebu yang telah dipanen.

Tim juga menemukan aktivitas pengangkutan tanaman tebu yang diduga telah dibakar di area konsesi perusahaan.

Menurut Walhi Sumsel, temuan tersebut perlu didalami penyidik untuk memastikan penyebab kebakaran, termasuk mengetahui apakah terdapat pelanggaran prosedur operasional maupun unsur kelalaian dalam pengelolaan lahan.

Soroti Riwayat Karhutla Berulang

Walhi Sumsel juga menyoroti riwayat kebakaran yang disebut berulang di wilayah konsesi ketiga perusahaan tersebut.

Berdasarkan analisis historis Walhi Sumsel, wilayah konsesi PT Bumi Mekar Hijau tercatat mengalami kebakaran pada 2014, 2015, 2019, dan 2023.

Sementara itu, kebakaran di wilayah konsesi PT Golden Blossom Sumatra teridentifikasi pada 2015, 2019, dan 2023. Adapun di wilayah konsesi PTPN VII Cinta Manis, riwayat kebakaran tercatat pada 2015, 2019, dan 2023.

Pada 2026, Walhi kembali menemukan indikasi kebakaran di wilayah konsesi ketiga perusahaan tersebut.

Walhi Sumsel menilai pola kebakaran berulang perlu menjadi perhatian aparat penegak hukum. Menurut organisasi lingkungan tersebut, penyelidikan tidak cukup hanya berfokus pada sumber api, tetapi juga perlu mencakup sistem pencegahan dan pengendalian karhutla yang diterapkan perusahaan.

Aspek lain yang dinilai perlu diperiksa antara lain pengelolaan tata air, kesiapan sarana dan prasarana pengendalian kebakaran, serta kepatuhan perusahaan terhadap kewajiban perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Walhi Minta Dugaan Pidana Korporasi Didalami

Atas temuan tersebut, Walhi Sumsel mendesak polda mengusut penyebab kebakaran di wilayah konsesi ketiga perusahaan, termasuk mendalami kemungkinan adanya unsur kesengajaan maupun kelalaian.

Walhi juga meminta aparat memeriksa kepatuhan perusahaan terhadap kewajiban pencegahan dan pengendalian karhutla, termasuk ketersediaan serta fungsi sarana dan prasarana pengendalian kebakaran, terutama di wilayah ekosistem gambut.

Selain itu, Walhi meminta penyidik mendalami tindakan perusahaan sebelum, selama, dan setelah kebakaran terjadi. Pemeriksaan tersebut dinilai penting untuk memastikan apakah langkah pencegahan, penanganan, dan pemulihan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Walhi Sumsel juga mendesak aparat penegak hukum mendalami kemungkinan pertanggungjawaban pidana korporasi, termasuk peran pengurus dan pihak-pihak yang memiliki kewenangan dalam pengelolaan wilayah konsesi.

Terakhir, Walhi meminta proses penegakan hukum dilakukan secara transparan, profesional, dan berkeadilan serta perkembangan penanganan laporan disampaikan kepada publik.

Seluruh dugaan tersebut masih perlu dibuktikan melalui proses penyelidikan dan penyidikan oleh aparat penegak hukum. Laporan Walhi menjadi dasar bagi kepolisian untuk mendalami fakta, penyebab kebakaran, serta kemungkinan adanya pelanggaran hukum dalam pengelolaan wilayah konsesi.***