Penegakan Hukum Karhutla Gagal Beri Efek Jera karena Kasus Serupa Terus Berulang

JAKARTA, POTRETNEWS.com — Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) menilai penegakan hukum terhadap kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Indonesia belum memberikan efek jera kepada pelaku. Pasalnya, kebakaran terus berulang meskipun pemerintah telah berulang kali mengumumkan penetapan tersangka hingga pemberian sanksi administratif terhadap pihak yang diduga bertanggung jawab.

Direktur Eksekutif Nasional Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Boy Jerry Even Sembiring mengatakan, persoalan karhutla yang terus berulang menunjukkan adanya kegagalan struktural dalam penegakan hukum lingkungan.

Menurutnya, evaluasi tidak cukup hanya dilakukan terhadap proses penegakan hukum, tetapi juga harus menyasar institusi dan aparat penegak hukum.

”Kalau hukum sudah bekerja dengan baik dilakukan oleh negara, kenapa gak ada yang takut? Kenapa kejadiannya berulang?" ujar Boy dalam konferensi pers Walhi, Senin (9/11).

Ia mengingatkan, persoalan penegakan hukum karhutla telah berlangsung sejak 1997. Dalam rentang waktu tersebut, pemerintah berulang kali menyampaikan keberhasilan penanganan melalui penetapan tersangka maupun pemberian sanksi administratif. Namun, langkah tersebut dinilai belum mampu menghentikan kebakaran yang terus terjadi setiap tahun.

Boy mencontohkan, pemerintah saat ini menyebut telah menetapkan sekitar 224 orang sebagai tersangka dan 22 korporasi terkait penanganan karhutla. Selain itu, terdapat sekitar 38 pihak yang ditangani Kementerian Kehutanan.

Namun, ia mempertanyakan sejauh mana langkah penegakan hukum tersebut mampu menjawab keseluruhan persoalan kebakaran, termasuk mengungkap pihak yang bertanggung jawab atas luasan lahan terbakar yang belum terselesaikan.

”Pertanyaannya yang 1 juta lagi siapa yang bertanggung jawab? Nah, ini kan selalu dark number, angka-angka gelap yang gak pernah dijelaskan oleh negara, gak pernah dijelaskan oleh pemerintah," tegasnya dilansir mediaindonesia.com.

Menurut Boy, penegakan hukum seharusnya mampu memberikan konsekuensi yang membuat korporasi maupun pihak lain berpikir ulang untuk melakukan pelanggaran lingkungan. Apabila kebakaran terus berulang, hal itu menunjukkan masih adanya persoalan mendasar dalam penanganan kejahatan lingkungan.

Ia juga menyoroti kondisi para pembela lingkungan yang justru menghadapi tekanan ketika menjalankan advokasi. Padahal, menurutnya, pekerjaan masyarakat sipil adalah memastikan negara menjalankan mandat konstitusional untuk melindungi rakyat, hak asasi manusia, dan lingkungan hidup.

Boy menegaskan, Walhi mendorong evaluasi menyeluruh terhadap penegakan hukum, termasuk lembaga-lembaga yang memiliki kewenangan dalam menangani kejahatan lingkungan.

Secara konstitusional, Walhi juga mendorong masyarakat sipil untuk memperkuat konsolidasi dan melakukan perlawanan melalui jalur hukum guna memastikan negara kembali menjalankan mandatnya untuk kepentingan rakyat.

”Kami membuka rumah kami untuk melakukan konsolidasi, melakukan perlawanan konstitusional, melakukan serangan konstitusional untuk memastikan negara ini bergerak sesuai dengan mandat konstitusional," pungkasnya.***