Singapura Selidiki Perusahaan Biang Kerok Karhutla di Indonesia Pemicu Asap

SINGAPURA, POTRETNEWS.com — Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong mengatakan pemerintahnya tengah menyelidiki perusahaan-perusahaan yang diduga bertanggung jawab atas kebakaran hutan dan lahan gambut (karhutla) yang masih berlangsung di Indonesia.

"Jika diperlukan, kami akan mengambil tindakan berdasarkan Undang-Undang Pencemaran Kabut Asap Lintas Batas Singapura (Transboundary Haze Pollution Act). Kami juga akan menjajaki kemungkinan mengambil tindakan bersama negara lain," kata Wong dalam unggahan di media sosialnya dikutip dari laman ASIA One, Jumagt (16/10).

Pernyataan terbaru Wong muncul sehari setelah Menteri Keberlanjutan dan Lingkungan Hidup Singapura, Grace Fu, mengatakan pemerintah Singapura masih membuka berbagai opsi berdasarkan undang-undang tersebut.

Untuk diketahui, undang-undang itu mengatur sanksi pidana terhadap pihak yang menyebabkan atau turut berkontribusi terhadap pencemaran kabut asap di Singapura.

Saat ditanya media pada Rabu kemarin, Fu mengatakan pemerintah Singapura sedang mengumpulkan data dan akan meninjaunya secara cermat.

PM Singapura Minta Warga Jaga Kesehatan

Di tengah kondisi kabut asap yang semakin memburuk, Wong mengimbau warga Singapura untuk menjaga kesehatan diri sendiri dan orang-orang di sekitar mereka. Ia juga memastikan pemerintah akan terus menyediakan bantuan bagi masyarakat yang membutuhkan.

Wong mengatakan pemerintah Singapura telah membagikan masker N95 atau masker dengan standar setara kepada warga yang rentan terdampak kabut asap. Selain itu, pemerintah menyediakan tempat perlindungan berpendingin udara di balai komunitas serta sejumlah pusat Residents' Network dan Residents' Committee.

Selain membagikan masker, Kementerian Kesehatan Singapura juga mengaktifkan Skema Subsidi Kabut Asap (Haze Subsidy Scheme/HSS) dan skema Klinik Kesiapsiagaan Kesehatan Masyarakat (Public Health Preparedness Clinic/PHPC) sejak 12 Oktober.

Melalui HSS, warga Singapura yang memenuhi syarat dan menerima bantuan sosial bisa mendapatkan layanan kesehatan dengan biaya yang sepenuhnya ditanggung pemerintah.

Sementara itu, warga lanjut usia yang termasuk dalam kelompok Pioneer Generation dan Merdeka Generation hanya perlu membayar maksimal 5 dolar Singapura.Kelompok warga Singapura lainnya yang memenuhi syarat akan dikenai biaya maksimal 10 dolar Singapura.

Adapun kelompok warga Singapura yang berhak mendapatkan subsidi di klinik PHPC meliputi:

Anak-anak berusia 18 tahun ke bawah.

Lansia berusia 65 tahun ke atas.

Penerima bantuan sosial.

Warga yang termasuk dalam kelompok Pioneer Generation dan Merdeka Generation.

Pemegang kartu biru dan oranye Skema Bantuan Kesehatan Masyarakat (Community Health Assist Scheme/CHAS).

Pemegang kartu pembebasan biaya pengobatan.

Pemerintah juga mengaktifkan tempat perlindungan kabut asap berpendingin udara di balai komunitas serta sejumlah pusat Residents' Network dan Residents' Committee. Fasilitas ini disediakan bagi warga yang membutuhkan tempat untuk berlindung sementara dari kabut asap.

Singapura Tawarkan Bantuan kepada Indonesia

Wong kembali menegaskan bahwa Singapura telah menawarkan bantuan kepada Indonesia. Pemerintah Singapura juga akan terus bekerja sama dengan Indonesia dan negara-negara mitra di ASEAN untuk mengatasi persoalan kabut asap.

Menurut Wong seperti dilansir VIVA, kebakaran hutan dan lahan yang terjadi saat ini semakin parah akibat periode cuaca kering yang berkepanjangan.

Sementara itu, Menteri Keberlanjutan dan Lingkungan Hidup Singapura, Grace Fu, menjelaskan bahwa tawaran bantuan tersebut bersifat umum. Bentuk bantuan akan disesuaikan dengan kebutuhan dan hal-hal yang dinilai tepat oleh pemerintah Indonesia.

Menteri Luar Negeri Indonesia Arrmanatha Nasir mengatakan pada 15 Oktober bahwa tawaran bantuan tersebut telah dibahas dan saat ini masih dalam proses.

"Seperti yang kita ketahui, Presiden Prabowo Subianto telah menyatakan persetujuannya. Saat ini, hal tersebut masih dibahas di tingkat teknis," kata Arrmanatha kepada wartawan di Jakarta.

Indonesia tengah menghadapi kritik tajam karena kesulitan mengendalikan kebakaran hutan dan lahan yang menjadi salah satu yang terparah sejak 2015. Kekeringan akibat fenomena El Niño membuat hutan dan lahan menjadi sangat mudah terbakar.

Presiden Prabowo Subianto juga menunjuk Jenderal TNI Kristomei Sianturi sebagai kepala baru Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), lembaga utama yang bertanggung jawab atas upaya pemadaman kebakaran tersebut.Wong mengatakan, "Kita tidak bisa mengendalikan cuaca atau arah angin. Kita juga tidak bisa secara langsung mengendalikan apa yang terjadi di luar perbatasan negara kita. Namun, kami akan melakukan segala upaya untuk melindungi warga Singapura sekaligus bekerja sama dengan negara-negara tetangga untuk mengatasi penyebab utama kabut asap," tulis dia. ***