Karhutla tak Kunjung Padam, Komisi IV DPR: Jangan sampai Indonesia Dicap Perusak Paru-Paru Dunia

JAKARTA, POTRETNEWS.com — Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Fraksi PDI Perjuangan (PDIP), Alex Indra Lukman, mengingatkan pemerintah agar serius menangani kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang tak kunjung padam hingga pertengahan Oktober 2026. 

Alex mewanti-wanti, jangan sampai bencana yang terus berulang ini mengubah pandangan dunia terhadap Indonesia, dari yang sebelumnya dikenal sebaga "Paru-paru Dunia" berubah menjadi "Perusak Paru-paru". "Karhuta sudah tak lagi merusak kesehatan, tapi juga telah memaksa seorang orang tua kehilangan anaknya. Seorang anak kehilangan ayah. Bahkan, tanaman dan satwa langka juga musnah. Mau sampai kapan kita seperti ini," kata Alex kepada wartawan, Jumat (16/10/2026).

Keprihatinan ini disampaikan Alex merespons insiden tragis pada Kamis (15/10/2026). Empat orang relawan meninggal dunia saat berjuang memadamkan karhutla di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS), Probolinggo, Jawa Timur. 

Sementara itu, dua relawan lainnya dilaporkan mengalami luka bakar serius dan harus menjalani perawatan intensif. Di sisi lain, karhutla berskala besar juga masih terus terjadi di Pulau Kalimantan dan Sumatra.

Menurut Alex, matahari tak lagi bersinar cerah di kawasan tersebut akibat tertutup pekatnya kabut asap yang menyesakkan dada. Alex memandang, penggunaan diksi "Terorisme Ekologi" yang sempat dilontarkan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam rapat terbatas 16 September 2026 lalu sudah sangat tepat. Namun, ia menegaskan bahwa pemerintah tidak boleh hanya berhenti pada retorika.

"Kita tidak boleh terjebak dengan jargon. Harus ada aksi nyata dan konkret dalam waktu sesingkat-singkatnya," ujarnya. Alex juga menyoroti bagaimana negara tetangga mulai mengolok-olok Indonesia akibat kabut asap lintas batas ini. 

“Terlebih jiran kita sudah mengolok-olok dengan ‘meme jerebu’ (kabut asap) terkait kasus karhutla kita ini. Mungkin karena sudah kesal dengan kabut asap yang ikut mereka rasakan imbasnya,” ucapnya. 

Agar isu ini tidak menjadi fitnah diplomatik di antara negara bertetangga, Alex menyarankan Presiden Prabowo untuk membuka data perusahaan pemegang konsesi lahan yang teridentifikasi menjadi titik panas (hotspot) penyebab karhutla.

"Walhi dan Greenpeace Indonesia telah mengungkap data, ada 52 perusahaan yang terafiliasi dengan modal asal Malaysia dan Singapura terkait Karhutla di Indonesia. Jangan biarkan data ini jadi bola panas di ruang publik, tanpa klarifikasi dan tindakan yang jelas dari pemerintah," tuturnya. 

Berdasarkan catatan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), luas lahan yang terbakar sepanjang tahun 2026 telah melonjak drastis hingga ratusan ribu hektare, dengan puncaknya terjadi pada bulan Agustus di Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Papua Selatan.

Dampak karhutla ini sangat mengerikan. Selain 4 korban tewas di TNBTS, tercatat ada 324 orang mengalami luka berat dan 23 orang luka ringan akibat karhutla, di mana mayoritas berasal dari Kalimantan Tengah.

Asap pekat juga memicu lonjakan kasus Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA). Rekapitulasi Kementerian Kesehatan (per 12 Oktober 2026) mencatat ada 277.075 kasus ISPA di 63 kabupaten/kota yang terdampak. Mirisnya, 62.400 kasus (22,5 persen) di antaranya menimpa balita.

Kondisi udara yang memburuk ini turut menyebabkan gangguan penerbangan hingga penutupan sekolah di berbagai wilayah.

"Kami, sebagai wakil rakyat dari PDIP, berduka yang sedalam-dalamnya pada semua korban, baik yang meninggal dunia maupun luka serta terserang ISPA," ungkap Alex. 

Melihat kondisi yang sudah masuk tahap darurat ini, Alex meminta pemerintah untuk menggunakan teknologi mutakhir dalam pemadaman api. Ia juga mendorong agar Indonesia tidak gengsi meminta bantuan dari negara lain.

"Kami mendesak presiden, jangan tunggu korban terus berjatuhan. Kalau negara ini tak memiliki peralatan, tentu akan banyak bangsa yang bersedia turut membantu seperti yang dilakukan Jepang beberapa waktu lalu," imbuh Alex.***