JAKARTA, POTRETNEWS.com — Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) tak hanya menyisakan persoalan kebakaran dan kabut asap. Dampaknya mulai terasa langsung terhadap kesehatan masyarakat.
Pemerintah mencatat 174.694 kasus infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) di wilayah terdampak karhutla sepanjang Agustus hingga 21 September 2026. Yang menjadi perhatian, sekitar 40.363 kasus di antaranya terjadi pada balita.
Data tersebut disampaikan Kementerian Kesehatan dalam rapat koordinasi penanggulangan karhutla yang dikoordinasikan Desk Koordinasi Penanggulangan Karhutla Kemenko Polkam, Selasa (22/9/2026).
Kasus ISPA itu tersebar di tujuh provinsi dan 63 kabupaten/kota yang menjadi wilayah pemantauan pemerintah. Pada saat yang sama, kualitas udara di sejumlah wilayah terdampak tercatat berada pada kategori tidak sehat hingga berbahaya.
Perkuat Pelayanan KesehatanKementerian Kesehatan mencatat sedikitnya 33 wilayah mengalami kondisi kualitas udara pada kategori tersebut. Pemerintah pun memperkuat pelayanan kesehatan bagi masyarakat terdampak sekaligus memberikan edukasi agar warga menggunakan masker dan mengurangi aktivitas di luar rumah ketika kualitas udara memburuk.Direktur Kesehatan Lingkungan Kemenkes Then Suyanti mengatakan pemantauan dampak kesehatan akibat karhutla terus dilakukan melalui sistem surveilans kesehatan.
“Kami memastikan agar pemantauan dan penanganan dampak kesehatan akibat karhutla terus dilakukan secara terpadu dengan melibatkan pemerintah pusat, pemerintah daerah, fasilitas pelayanan kesehatan, serta unsur terkait lainnya,” kata Then.Di tengah tingginya dampak kesehatan tersebut, pemerintah melaporkan jumlah hotspot mulai mengalami penurunan. Berdasarkan pemantauan satelit Terra, Aqua, SNPP, dan NOAA-20 pada 21 September 2026 pukul 23.59 WIB, tercatat 948 hotspot secara nasional.
Angka itu turun dibandingkan 1.998 hotspot yang terdeteksi pada 20 September 2026.Penurunan paling mencolok terjadi di Kalimantan Tengah. Jumlah hotspot di provinsi tersebut turun dari 1.224 menjadi 508 titik. Kalimantan Selatan justru mengalami sedikit kenaikan dari 69 menjadi 74 titik, sedangkan Jambi turun menjadi enam hotspot. Riau tidak mencatat hotspot dalam pemantauan tersebut.Namun, Kementerian Kehutanan mengingatkan penurunan hotspot tidak otomatis berarti karhutla telah berakhir.
Data SatelitKepala Biro Humas dan Kerja Sama Luar Negeri Kementerian Kehutanan Ristianto Pribadi menjelaskan hotspot merupakan indikasi anomali suhu permukaan yang dideteksi satelit, bukan otomatis menunjukkan titik api atau kejadian karhutla. Karena itu, data satelit tetap harus diverifikasi di lapangan.“Walaupun kondisi sudah membaik, bukan berarti bahaya kebakaran hutan dan lahan sudah lewat. Kami mengajak seluruh pihak untuk terus menjaga dan meningkatkan kewaspadaan. Api sekecil apa pun dapat menjadi bencana di lapangan,” ujar Ristianto.
Pemerintah juga masih menjalankan operasi pemadaman di enam provinsi prioritas, yakni Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Riau, Jambi, dan Sumatera Selatan.Plt Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi BNPB Berton Panjaitan mengatakan operasi pada 17–21 September 2026 berhasil memadamkan lahan seluas 4.465 hektare.
Pemadaman dilakukan melalui operasi darat maupun udara sesuai kondisi masing-masing wilayah. Sumatera Selatan mencatat luasan pemadaman terbesar, sekitar 2.233 hektare, disusul Kalimantan Tengah 634 hektare, Kalimantan Selatan 479 hektare, Jambi 458 hektare, dan Kalimantan Barat sekitar 380 hektare.Kendala masih muncul dalam operasi udara. Di Kalimantan Barat, jarak pandang sempat berada di bawah 1.000 meter sehingga helikopter dan pesawat tidak dapat melakukan operasi secara aman.
Operasi UdaraKondisi serupa terjadi di Kalimantan Tengah. Operasi udara hanya mampu menjangkau sekitar empat hektare akibat terbatasnya jarak pandang.BNPB menegaskan kendala tersebut bukan karena kekurangan helikopter atau peralatan, melainkan faktor keselamatan penerbangan dan kondisi atmosfer.“Kita berusaha untuk memperkecil gap antara yang terbakar maupun yang dipadamkan,” kata Berton.
Selain pemadaman dan penanganan kesehatan, pemerintah juga menempatkan aspek penegakan hukum sebagai bagian dari penanggulangan karhutla.Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Data, dan Informasi Kemenko Polkam Brigjen TNI Honi Havana mengatakan Menko Polkam Jenderal TNI (Purn.) Djamari Chaniago meminta penanganan karhutla dilakukan secara terukur dengan memusatkan kekuatan pada wilayah yang memiliki tingkat ancaman tertinggi.
Operasi darat, water bombing, dan operasi modifikasi cuaca terus dioptimalkan, terutama di titik api aktif, lahan gambut, kawasan permukiman, bandara, serta lokasi yang sulit dijangkau.Dalam penegakan hukum, kepolisian diminta segera memproses tersangka yang telah ditetapkan dalam perkara karhutla.
Pemerintah juga meminta kebakaran yang berulang di lokasi yang sama tidak hanya dilihat sebagai kelalaian.Kondisi tersebut diminta didalami untuk melihat kemungkinan adanya pelanggaran hukum.
Apabila ditemukan unsur pelanggaran, proses hukum akan dilakukan sesuai ketentuan, termasuk terhadap korporasi apabila terbukti terlibat.“Melalui Desk Koordinasi Penanggulangan Karhutla, Kemenko Polkam terus mengoordinasikan kementerian/lembaga, TNI, Polri, pemerintah daerah, dan seluruh unsur terkait agar langkah pencegahan, pemadaman, penegakan hukum, pemulihan, serta penyampaian informasi kepada masyarakat berjalan terpadu, terukur, dan tepat sasaran,” kata Honi.Tak hanya manusia, dampak karhutla juga menyentuh satwa liar. Hingga 22 September 2026, Kementerian Kehutanan mencatat 100 individu satwa liar telah diselamatkan di enam provinsi prioritas.Sebanyak 53 di antaranya merupakan orangutan di wilayah Kalimantan. Sekitar 97 persen dari total satwa yang diselamatkan berada di Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Timur. Selain orangutan, trenggiling juga menjadi salah satu satwa yang diselamatkan.
Dengan kondisi tersebut, pemerintah menegaskan penurunan hotspot belum menjadi alasan untuk menurunkan kewaspadaan. Selain memastikan api dikendalikan, pemerintah masih menghadapi pekerjaan besar untuk menangani dampak karhutla terhadap kesehatan masyarakat, lingkungan, serta penegakan hukum terhadap dugaan pelanggaran.***
Ilustrasi bayi memakai masker. Sumber: KOMPAS.com
