Upaya Kurangi Praktik Korupsi, Luhut Panjaitan Sebut 50 Juta Warga Miskin Pasti Dapat Bantuan via Transfer Duit

JAKARTA, POTRETNEWS.com — Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Panjaitan mengungkapkan, program bantuan langsung nontunai atau cashless transfer yang akan dilaksanakan pemerintah akan menyasar 50 juta masyarakat termiskin di Indonesia.

Ia mengatakan, bantuan sosial ini nantinya akan memanfaatkan program pemberian rekening gratis bagi masyarakat yang akan mulai diuji coba pelaksanaannya pada kuartal I-2027. "50 juta itu sudah pasti akan diberikan," kata Luhut di kantornya, Jakarta, Kamis (10/9/2026).

Adapun target masyarakat miskin yang bisa memperoleh bantuan itu kata dia termasuk golongan desil 1-5, yang juga disesuaikan dengan kondisi kesejahteraan per individu di lapangan.

"Kita mulai dengan real number. Jadi sekarang dengan ini akan semua transparan terbuka. Tapi tadi juga kita sepakat tidak ada lagi nanti cash transfer. Jadi semua cashless transaction," ucap Luhut dilansir cnbcindonesia.com.

Menurut Luhut, peralihan program perlindungan sosial dari yang berupa bantuan langsung tunai maupun subsidi menjadi transaksi nontunai ini dilakukan sebagai bagian dari upaya pemerintah mengurangi praktik korupsi.

”Jadi itu juga untuk mengurangi korupsi. Jadi nanti kalau ada orang yang nyogok-nyogok, ya duitnya tidak bisa lagi dia taruh ke bank karena harus ada underline-nya," ujar Luhut.

Ia menegaskan, seluruh mekanisme program bantuan ini akan murni memanfaatkan APBN pemerintah. Sebab, dengan digitalisasi bansos, ia menganggap akan ada penghematan Rp1.200 triliun yang bisa dimanfaatkan langsung untuk kepentingan masyarakat.

"Dengan penghematan digitalisasi yang kami hitung bisa mencapai Rp 1.200 triliun itu angka itu bisa akan turun ke bawah. Jadi, presiden ingin tadi masalah keadilan itu betul-betul sampai ke bawah. Jadi, pemerintah hadir di tengah-tengah masyarakat," paparnya.

Untuk nominal bantuannya, Luhut belum bisa mengungkapkan secara rinci. Ia hanya memastikan, dana bantuan transfer itu akan diberikan sesuai kebutuhan dasar, seperti beras, tagihan listrik, hingga bensin.

"Jadi, hanya mungkin bayar listrik, bayar beras, bayar bensin, segala macam. Jadi, di lapangan nanti akan jadi market mechanism. Jadi, membuat kita lebih transparan," pungkas Luhut.***