Hubungan DPRD Tapteng dengan Bupati Masinton Memburuk Berimbas Ranperda APBD tidak Disahkan Dewan 2 Tahun Terakhir

JAKARTA, POTRETNEWS.com — Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian angkat bicara mengenai hubungan DPRD Tapanuli Tengah (Tapteng) Provinsi Sumatra Utara (Sumut) dengan Bupati Masinton Pasaribu yang memburuk hingga mewacanakan adanya pemakzulan. Tito mengaku sudah menurunkan tim untuk mediasi ke Tapteng.

”Sudah ada tim dari Kemendagri yang turun ke sana, iya (untuk mediasi)," kata Tito Karnavian usai kegiatan IMT-GT di Medan, Rabu (9/9/2026). Tito seperti dilansir detikcom, belum menjelaskan sejak kapan tim Kemendagri turun ke Tapteng. Termasuk bagaimana implikasi hubungan buruk itu terhadap pemulihan pascabencana di Tapteng.

Sebab, berdasarkan penjelasan Ketua DPC Golkar Tapteng Joneri Sihite, hubungan buruk itu membuat Ranperda APBD Tapteng tidak disahkan di DPRD 2 tahun terakhir. Sehingga Masinton Pasaribu mengeluarkan Peraturan Kepala Daerah dalam 2 tahun terakhir untuk APBD.

”Masalah Perkada, kemarin saya sudah komunikasikan dengan Gubernur mau berbincang masalah ini, kalau nggak ada konpromi lagi merasa paling benar ya bisa aja arah ke sana," kata Joneri Sihite melalui sambungan telepon, Sabtu (5/9).

Sebelumnya diberitakan, Lima partai politik mendesak agar Bupati Tapanuli Tengah (Tapteng) Masinton Pasaribu memaksimalkan penyerapan APBD tahun 2026 yang masih rendah dan bakal mewacanaka pemakzulan jika Masinton tidak meningkatkan penyerapan anggaran.

Terbaru, Gerindra menarik pernyataan sikapnya. Hal itu diketahui dari video yang beredar di media sosial yang dilihat, Sabtu (5/9/2026). Kelima partai politik itu adalah Gerindra, NasDem, Golkar, PKB, dan PAN.

"Kami duduk bersama dalam rangka menyikapi hal-hal yang saat ini sedang berkembang di Kabupaten Tapanuli Tengah, khususnya tentang kepemimpinan Bupati Tapanuli Tengah Masinton Pasaribu yang kami anggap lalai dan lemah di dalam menjalankan roda pemerintahan," kata Ketua DPC Gerindra Tapteng Hazmi Arif Simatupang dalam video.

Hazmi menjelaskan jika penyerapan APBD Tapteng tahun 2026 masih 30 persen per Agustus. Sehingga mereka menilai Masinton tidak profesional dalam pengelolaan anggaran.

"Untuk itu kami lima partai ingin menyampaikan sikap bersama, pertama kami menyesalkan pengelolaan anggaran yang tidak profesional dan tidak mempunyai kemampuan dalam mengelola anggaran APBD dan dalam hal ini bisa diketahui dari informasi yang diperoleh bahwa penyerapan anggaran APBD Kabupaten Tapanuli Tengah tahun 2026 sampai bulan Agustus hanya mencapai 30 persen," pungkasnya.***