Seleksi Penghulu se-Rokan Hilir Tiba-Tiba Dihentikan Sementara, Diduga Buntut Enam Calon Gagal Tes Mengaji

ROKAN HILIR, POTRETNEWS.com — Suasana perpolitikan di tingkat kepenghuluan (desa) se-Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau mendadak memanas di tengah bergulirnya pesta demokrasi. Tahapan Pemilihan Penghulu (Pilpeng) serentak Tahap I tahun 2026 yang tengah berjalan tiba-tiba dipaksa berhenti sementara.

Keputusan penghentian ini disinyalir kuat berkaitan dengan ketidaklulusan enam bakal calon penghulu dalam tahapan tes membaca Al-Qur'an.

Perintah penundaan tersebut tertuang secara resmi melalui surat dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kepenghuluan (PMK) Rokan Hilir bernomor 900/DPMK/2026/461 tertanggal 4 September 2026. Surat yang dilabeli dengan status 'Penting' ini disebar ke seluruh panitia pemilihan di tingkat kabupaten, kecamatan, hingga panitia di masing-masing kepenghuluan.

Kondisi ini mengejutkan banyak pihak, mengingat tahapan seleksi sudah bergulir cukup jauh. Berbagai tahapan mulai dari ujian tertulis, tes wawancara, hingga pengujian kemampuan membaca Al-Qur'an bagi pendaftar Muslim dan pemahaman agama bagi non-Muslim telah rampung dieksekusi sejak akhir Agustus lalu. Berdasarkan jadwal resmi, panitia seharusnya sudah mengumumkan penetapan hasil seleksi pada rentang waktu 30 Agustus hingga 5 September 2026.

Dugaan Intervensi demi Calon Gagal

Teka-teki di balik penundaan mendadak ini perlahan mulai terkuak. Penundaan tahapan Pilpeng ini ditengarai bermula dari adanya surat bernomor 200.2.1./DPMK/2026/260. Dslam surat tersebut, pihak Dinas PMK diminta untuk menggelar seleksi ulang khusus tes membaca Al-Qur'an terhadap enam peserta tertentu. Keenam peserta yang diminta untuk dites ulang tersebut berasal dari Tanjung Medan Utara, Babussalam Rokan, Karya Mukti, Pedamaran, Suak Air Hitam, dan Sikeladi. Menariknya, seluruh nama tersebut sebelumnya sudah dinyatakan tidak lulus uji kemampuan membaca kitab suci oleh tim penilai independen dari Kantor Kementerian Agama Rokan Hilir.

Desakan Menghormati Konstitusi

Merespons kejanggalan ini, Kepala Dinas PMK Rokan Hilir yang bertanggung jawab atas proses Pilpeng memilih bungkam. Saat dimintai konfirmasi pada Ahad (6/9/2026), pesan singkat yang dikirimkan tidak mendapat balasan, kendati indikator pengiriman menunjukkan pesan telah dibaca.***