Kapolda Riau Ajak Korporasi Bergotong Royong Tangani Karhutla

Kamis, 27 Agustus 2026 17:10 WIB
Tim Redaksi
bkapolda-riau-ajak-korporasi-bergotong-royong-tangani-karhutlabKapolda Riau Irjen Pol Herry Heryawan saat rakor penanggulangan karhutla di Mapolda Riau, Kamis (27/8/2026). (Foto: dok. ISTIMEWA)

PEKANBARU, POTRETNEWS.com — Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Riau Irjen Herry Heryawan mengajak seluruh pihak memperkuat pola gotong royong dan kolaborasi dalam menangani kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Provinsi Riau.

Menurutnya, penanganan karhutla tidak bisa dilakukan secara parsial oleh satu institusi saja. Hal itu disampaikan Kapolda Riau dalam Rapat Koordinasi Penanggulangan Karhutla di Provinsi Riau, yang digelar di Pekanbaru, Kamis (27/8/2026).

Dalam rapat ini tidak hanya melibatkan Forkopimda Riau, tetapi juga mengajak seluruh korporasi atau perusahaan yang bekerja di wilayah Riau untuk menjaga dan menangani karhutla yang tengah terjadi. Kapolda menegaskan, karhutla yang terjadi saat ini harus dipandang sebagai kejadian luar biasa atau extraordinary. Karena itu, penanganannya juga membutuhkan langkah-langkah luar biasa dengan melibatkan seluruh kekuatan yang ada.

“Kekuatan kita semua adalah bergotong royong. Tidak ada kegiatan yang tidak bisa kita laksanakan secara parsial untuk menghadapi karhutla yang sudah kita anggap sebagai kejadian extraordinary, kejadian luar biasa,” ujar Irjen Herry.

Ia mengatakan, penanganan karhutla harus dilakukan secara terpadu, mulai dari pemerintah daerah, TNI, Polri, BPBD, masyarakat, hingga perusahaan yang berada di sekitar wilayah rawan kebakaran. Alumni Akpol 1996 itu juga menekankan pentingnya memastikan informasi titik panas yang diperoleh melalui pemantauan satelit benar-benar diverifikasi di lapangan.

Menurutnya, data dari aplikasi dan sistem pemantauan seperti Sipongi, LAPAN, serta dashboard GIS harus ditindaklanjuti dengan pengecekan langsung. “Semua harus memastikan dengan melihat langsung bahwa apa yang terjadi dan apa yang akan kita lakukan benar-benar terjadi. Kita memadukan pasukan darat kita,” katanya.

Dalam rapat tersebut, Kapolda menyampaikan perkembangan terbaru penanganan karhutla di Riau. Berdasarkan pemantauan hingga Kamis pagi pukul 08.00 WIB, jumlah titik panas tercatat sebanyak 79 hotspot. Angka tersebut turun drastis dibandingkan beberapa hari sebelumnya yang sempat mencapai lebih dari 600 titik panas.

Kapolda menyebut penurunan tersebut merupakan hasil dari kerja bersama, mulai dari operasi pemadaman darat, pengerahan helikopter, hingga pelaksanaan operasi modifikasi cuaca (OMC). Salah satu wilayah yang sebelumnya menjadi perhatian serius adalah Kecamatan Kerumutan, Kabupaten Pelalawan.

Area terbakar di wilayah tersebut diperkirakan mencapai sekitar 800 hingga 900 hektare. “Alhamdulillah, yang 900 hektare di Kerumutan sudah zero. Itu berkat pemadaman heli, doa, semuanya,” ungkapnya. Meski api telah dipadamkan, Kapolda meminta upaya pencegahan tetap dilanjutkan.

Sekat kanal dan sumber-sumber air perlu dipersiapkan untuk mengantisipasi munculnya kembali kebakaran, terutama di kawasan gambut. Ia juga meminta setiap kemunculan titik panas segera diverifikasi di lapangan. Dengan demikian, aparat dan tim gabungan dapat bergerak cepat sebelum api berkembang menjadi kebakaran yang lebih luas.

Selain pemadaman, Irjen Herry menegaskan bahwa penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran hutan dan lahan tetap berjalan. Dia menyebut proses hukum diperlukan sebagai bagian dari upaya memberikan efek jera sekaligus mencegah terjadinya karhutla berulang.

Kapolda berharap semangat gotong royong yang selama ini dibangun semakin diperkuat. Kehadiran pemerintah daerah, TNI, Polri, BPBD, perusahaan, masyarakat peduli api, serta seluruh pemangku kepentingan dinilai menjadi kekuatan utama dalam menghadapi karhutla.

“Penegasan Bapak Presiden itu serius dan ini menjadi kekuatan kita bersama, menjadi perintah. Panglima yang hadir di sini harus bisa wujudkan,” tegasnya. Menurut Kapolda, keberhasilan menekan jumlah hotspot tidak boleh membuat seluruh pihak lengah. Pencegahan, patroli, pemantauan, pemadaman dini, penyediaan sumber air, hingga penegakan hukum harus terus berjalan secara bersamaan. “Enggak bisa sendiri-sendiri. Penanganan Karhutla butuh uluran tangan semua pihak,” pungkasnya. ***

Kategori : Lingkungan, Hukrim, Riau
wwwwww
www.amsi.or.id