KPK Ungkap Bupati Nonaktif Kuantan Singingi Diduga Potong TPP ASN hingga 50 Persen

JAKARTA, POTRETNEWS.com — Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan, Bupati (nonaktif) Kuantan Singingi (Kuansing), Provinsi RIau Suhardiman Amby melakukan penerimaan lainnya yang berasal dari pemotongan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) hingga 50 persen.

”Tim menemukan saat ini ada penerimaan-penerimaan yang dilakukan oleh bupati itu dengan melakukan pemotongan TPP, tadi disampaikan bahwa itu dilakukan pemotongan sampai sekitar 50 persen,” kata Plh Direktur Penyidikan KPK, Ahmad Taufik Husein saat dihubungi wartawan, Selasa (4/8/2026).

Taufik mengatakan, KPK masih mendalami hal tersebut dengan memeriksa sejumlah saksi di Pekanbaru.

”Dan ini yang sedang didalami oleh tim penyidik saat ini, yang sedang ada di Pekanbaru pemeriksaannya. Mungkin rekan-rekan sudah memonitor juga kegiatannya,” ujarnya.

Taufik juga mengatakan, Bupati Suhardiman juga menerima uang lain dari honor yang diketahui dari hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. ”Kedua juga ada penerimaan-penerimaan honor yang kemudian ditemukan dari hasil audit BPK itu kelebihan pembayaran yang diterima oleh bupati, sehingga kemudian itu ada modus-modus yang dilakukan oleh bupati untuk mengganti, karena temuannya adalah harus mengembalikan,” tuturnya.

Sebelumnya, KPK menetapkan tiga tersangka dalam kasus dugaan suap jabatan Sekda dan penerimaan lainnya atau gratifikasi yaitu, Bupati Kuansing Suhardiman Amby, Sekretaris Daerah (Sekda) Zulkarnaen, dan Ardiles selaku Direktur Utama PT Mitra Ideal Consultant (MIC) pada Rabu (1/7/2926).

Terkait penerimaan lainnya, KPK menemukan adanya penerimaan lainnya oleh Bupati Suhardiman Amby terkait pelepasan kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT). Taufik mengatakan, Pemda berwenang memberikan rekomendasi teknis dan kesesuaian tata ruang, sedangkan pelepasan kawasan hutan sepenuhnya menjadi otoritas pada Kementerian Kehutanan.

Dia mengatakan, uang yang diduga diminta Suhardiman adalah sebagian dari Sisa Hasil Usaha (SHU) anggota KUD yang merupakan para petani di Kuansing.

”Dengan kata lain, penghasilan para petani yang berkisar ratusan ribu rupiah per bulannya tersebut, harus dipotong setengahnya. Namun demikian, KPK masih akan terus melakukan pendalaman lebih lanjut terkait dugaan penerimaan tersebut,” ucap dia dilansir Kompas.com.

Selanjutnya, KPK langsung menahan ketiga tersangka selama 20 hari ke depan di Rumah Tahanan (Rutan) cabang Gedung Merah Putih.

Atas perbuatannya, Zulkarnaen dan Ardiles selaku pemberi disangkakan telah melanggar Pasal 605 atau Pasal 606 ayat (1) UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP jo. UU No 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana jo. Pasal 20 huruf c UU No 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

Sementara terhadap Suhardiman Amby sebagai penerima diduga telah melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b dan/atau Pasal 12 B UU Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor.***