Kantor Bupati Kuantan Singingi di Kota Telukkuantan. (foto: dok. ISTIMEWA)TELUKKUANTAN, POTRETNEWS.com — Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kuantan Singingi (Kuansing), Provinsi Riau, Masrul Hakim, menegaskan target pendapatan asli daerah (PAD) kabupaten itu pada tahun 2026 adalah Rp255 miliar.
Hingga Juli 2026, kata Masrul, realisasi PAD telah mencapai sekitar Rp110 miliar atau 43,2 persen dari target.
”Berita yang menyebut target PAD sebesar Rp155 miliar tidak benar. Target yang sebenarnya adalah Rp255 miliar," kata Masrul melalui keterangan tertulis kepada
potretnews.com, Selasa (28/7/2026) malam.Ia menduga kesalahan tersebut terjadi karena miskomunikasi atau kekeliruan dalam penulisan berita.”Mungkin rekan wartawan yang mengonfirmasi kepada saya salah mendengar atau terjadi salah penulisan. Target yang seharusnya Rp255 miliar justru tertulis Rp155 miliar, sehingga menimbulkan polemik di tengah masyarakat," ujarnya.
Masrul berharap polemik tersebut segera diakhiri. Ia juga meminta pihak yang telah menyebarluaskan informasi yang keliru untuk segera melakukan klarifikasi kepada publik.”Data target dan realisasi PAD sudah tertuang dalam laporan resmi Bapenda, sehingga tidak mungkin berubah di tengah jalan," katanya.Ia menambahkan, Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Kuansing, Muklisin, juga telah menegur pihaknya terkait polemik tersebut. Karena itu, Bapenda segera meluruskan informasi bahwa target PAD Kabupaten Kuansing tahun 2026 tetap sebesar Rp255 miliar.”Pak Plt Bupati juga sudah menegur kami terkait polemik ini. Kami tegaskan kembali bahwa target PAD Kuansing tahun 2026 adalah Rp255 miliar," ujarnya.Untuk mencapai target tersebut, Bapenda telah menyiapkan berbagai langkah, termasuk memperkuat personel di titik-titik sumber pendapatan serta menjalin kerja sama dengan aparat penegak hukum.
"Salah satu upaya kami agar target PAD dapat tercapai adalah meminta dukungan dari Kejaksaan dan Polres Kuansing. Selain menyiapkan personel di titik-titik sentuh PAD, kami juga melibatkan Kejaksaan dan Polres Kuansing dalam upaya optimalisasi pendapatan daerah," pungkas Masrul Hakim.***
