PEKANBARU, POTRETNEWS.com —Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat tata kelola keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada hasil sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.
Komitmen tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Riau dengan agenda Jawaban Gubernur atas Pandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 di Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, Senin (13/7/2026).
Rapat tersebut menjadi bagian dari tahapan pembahasan Ranperda Pertanggungjawaban APBD sekaligus memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan DPRD dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel.Sekretaris Daerah Provinsi Riau Syahrial Abdi, menyampaikan apresiasi atas berbagai pandangan, saran, kritik, dan masukan yang disampaikan seluruh fraksi DPRD.Menurutnya, masukan tersebut menjadi bahan evaluasi untuk menyempurnakan kebijakan pembangunan serta meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah.
”Atas nama Pemerintah Provinsi Riau, kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada seluruh Fraksi DPRD Provinsi Riau atas pandangan, saran, kritik, dan masukan yang telah disampaikan. Seluruh masukan tersebut menjadi bagian penting dalam memperkuat tata kelola pemerintahan, pengelolaan keuangan daerah, dan manfaat APBD bagi masyarakat Riau," ujar Syahrial.Ia menegaskan, Pemprov Riau akan terus meningkatkan kualitas perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, hingga evaluasi program pembangunan agar penggunaan APBD semakin efektif, efisien, dan tepat sasaran.Selain itu, berbagai rekomendasi DPRD akan menjadi dasar penyempurnaan kebijakan pemerintah daerah sehingga setiap program prioritas mampu memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat."Pemerintah Provinsi Riau tetap berkomitmen meningkatkan efisiensi pelaksanaan anggaran, memperbaiki kualitas perencanaan dan pengawasan, serta memastikan seluruh program prioritas berjalan sesuai target dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat," jelasnya.Sementara itu, Wakil Ketua II DPRD Provinsi Riau, Ahmad Tarmizi, mengatakan jawaban pemerintah daerah akan menjadi bahan pembahasan lebih lanjut dalam tahapan pembahasan Ranperda Pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2025 sebelum ditetapkan menjadi peraturan daerah.
Ia berharap komunikasi yang konstruktif antara DPRD dan pemerintah daerah terus terjaga sehingga proses pembahasan dapat menghasilkan kebijakan yang semakin berpihak kepada kepentingan masyarakat."DPRD Provinsi Riau mengapresiasi komitmen Pemerintah Provinsi Riau dalam menindaklanjuti berbagai masukan yang telah disampaikan oleh fraksi-fraksi. Kami berharap seluruh jawaban dan penjelasan tersebut menjadi dasar untuk semakin meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah," pungkasnya.***
Sekretaris Daerah Provinsi Riau Syahrial Abdi.
