Pastikan Keberlanjutan Suksesi di Tingkat Desa, Pemkab Rokan Hilir Luncurkan Pilpeng Serentak

BAGANSIAPIAPI, POTRETNEWS.com — Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir (Rohil), Provinsi Riau resmi meluncurkan tahapan Pemilihan Penghulu (Pilpeng) serentak tahap pertama yang akan berlangsung di 18 kecamatan. Acara peluncuran tersebut digelar di Gedung Serbaguna Bagansiapiapi, Senin (29/6/2026).

Kegiatan ini dibuka langsung oleh Bupati Rohil Bistamam, didampingi Wakil Bupati Jhony Charles. Turut hadir dalam momen tersebut jajaran forkopimda, seluruh camat, serta para penghulu dari berbagai wilayah di Kabupaten Rokan Hilir.

Bistamam dalam sambutannya menjelaskan bahwa Pilpeng tahap pertama ini akan mencakup lebih dari lima puluh kepenghuluan yang tersebar di seluruh kecamatan. Menurutnya, langkah ini diambil untuk memastikan keberlanjutan kepemimpinan di tingkat desa.

”Hari ini launching Pemilihan Penghulu Tahap Pertama yang akan dilaksanakan lebih dari lima puluh kepenghuluan," ujar Bistamam.

Lebih lanjut, ia menekankan bahwa esensi dari pemilihan ini bukan sekadar pergantian pemimpin, melainkan upaya strategis untuk memperkuat sistem pemerintahan di tingkat paling bawah.

"Pembenahan tata kelola dan untuk memajukan desa," terang Bistamam.

Sorotan Publik Terkait Anggaran dan Urgensi

Di balik peluncuran tersebut, muncul berbagai tanggapan dari sejumlah pihak yang menilai kebijakan Pilpeng ini terkesan dipaksakan. Kritikan muncul lantaran kondisi keuangan daerah yang sedang mengalami defisit anggaran. Pelaksanaan pilpeng yang menelan biaya miliaran rupiah dari APBD Rohil dinilai sebagian kalangan belum menjadi prioritas mendesak saat ini.

Kondisi pemerintahan desa di puluhan kepenghuluan saat ini memang tengah dijalankan oleh Pejabat (Pj) Penghulu dari unsur aparatur sipil negara (ASN). Di sisi lain, isu mengenai temuan penggunaan Dana Desa (DD) yang diaudit oleh Inspektorat Rohil terhadap 132 Pj Penghulu tahun 2024 lalu hingga kini masih menjadi sorotan, terutama terkait tindak lanjut pengembalian dana ke kas negara atau daerah yang statusnya belum menemui kejelasan.

Hingga berita ini diturunkan, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kepenghuluan (PMD) Kabupaten Rohil, Basri, belum memberikan keterangan resmi mengenai total alokasi dana APBD 2026 yang dikucurkan untuk proyek Pilpeng tahap pertama ini.

Selain persoalan finansial, isu yang berkembang di tengah masyarakat juga mengaitkan agenda pilpeng ini dengan pemetaan kekuatan politik di tingkat kepenghuluan menjelang suksesi tahun 2029 mendatang. ***