Tidak akan Surut Kawal Program Sekolah Rakyat, Ini Strategi yang Dimatangkan Pemprov Riau

RIAU, POTRETNEWS.com — Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau kian serius dalam mewujudkan pemerataan kualitas sumber daya manusia melalui program Sekolah Rakyat. Program ini bukan sekadar menambah jumlah gedung sekolah, melainkan sebuah intervensi strategis untuk memastikan anak-anak dari keluarga kurang mampu mendapatkan hak pendidikan yang setara.

Fokus utama pertemuan kali ini adalah sinkronisasi data, kesiapan kelembagaan, serta pemenuhan infrastruktur pendukung agar program ini tidak sekadar menjadi wacana.

Asisten I Setdaprov Riau, Zulkifli Syukur menegaskan, komitmen pemerintah tidak akan surut dalam mengawal proyek ini. Ia menyebut, keberhasilan Sekolah Rakyat sangat bergantung pada detail persiapan yang matang sejak dini.

”Sekolah Rakyat diharapkan mampu memberikan akses pendidikan yang lebih luas bagi masyarakat, khususnya bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Program ini adalah langkah penting dalam mendukung pemerataan pendidikan di daerah kita,” ujarnya, Selasa (12/5/2026).

Zulkifli juga mengingatkan, ego sektoral harus dikesampingkan. Sinergi antarperangkat daerah menjadi kunci utama agar seluruh persyaratan teknis atau readiness criteria dapat terpenuhi tepat waktu.

”Kami berharap seluruh pihak terkait dapat berkolaborasi dan menjalankan tugas sesuai peran masing-masing. Pemerintah daerah akan terus melakukan pendampingan dan evaluasi ketat terhadap progres ini,” tambahnya.

Senada dengan hal tersebut, Kepala Dinas Sosial Provinsi Riau Zulfadli, menyoroti pentingnya akurasi data dalam implementasi program ini.

Mengingat target utama adalah kelompok rentan, peran Dinas Sosial menjadi krusial dalam memvalidasi siapa saja yang berhak mendapatkan manfaat dari Sekolah Rakyat.

Zulfadli menjelaskan, pihaknya terus menjalin koordinasi lintas sektor guna memastikan mekanisme pelaksanaan berjalan sesuai koridor hukum dan ketentuan yang berlaku.

”Program Sekolah Rakyat ini harus memberikan manfaat nyata, terutama bagi kelompok rentan dan masyarakat yang selama ini sulit menjangkau akses pendidikan formal karena kendala ekonomi,” pungkas Zulfadli.***