JAKARTA, POTRETNEWS.com — Direktorat Monitoring Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah mengkaji program Sekolah Rakyat (SR), salah satu program prioritas pemerintahan Prabowo-Gibran.
Kajian tersebut mencakup pengadaan sepatu untuk siswa SR yang anggarannya mencapai Rp 27 miliar atau Rp700 ribu per pasang sepatu. Harga ini menuai sorotan karena dinilai terlalu mahal.
"Sebagai bentuk dukungan pada program Sekolah Rakyat yang merupakan salah satu program prioritas nasional, dalam kerangka pencegahan korupsi, saat ini KPK melalui Direktorat Monitoring sedang melakukan kajian," ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo di gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (4/5/2026) malam, dilansir
investor.id.Sebelumnya Budi mengatakan, kajian tersebut bertujuan untuk memotret potensi kerawanan terjadinya korupsi dalam pelaksanaan program tersebut, termasuk pada area pengadaan barang dan jasa (PBJ).Dengan begitu, para pemangku kepentingan dapat meningkatkan kewaspadaan serta memastikan setiap proses berjalan secara cermat, transparan, dan akuntabel.
Menurut Budi, pencegahan korupsi menjadi titik krusial karena sektor PBJ termasuk memiliki tingkat kerawanan tinggi. Beberapa modus yang sering dilakukan, seperti, rencana pengadaan yang diarahkan dan tidak sesuai kebutuhan.”Juga penyalahgunaan sistem e-purchasing termasuk penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS); hingga pengaturan pemenang tender pengadaan yang kerap berada di circle pemangku kepentingan," jelas Budi.Apalagi, kata Budi, berdasarkan data penindakan KPK 2004-2025 mencatat sejumlah 446 dari total 1.782 perkara berkaitan dengan pengadaan. Modus perkara pengadaan tersebut menjadi terbesar kedua setelah suap/gratifikasi dengan catatan 1.100 perkara.Selain itu, lanjut Budi, KPK juga terus memperkuat pemantauan melalui berbagai instrumen pencegahan, salah satunya Survei Penilaian Integritas (SPI).Dalam dua tahun terakhir, skor SPI Kemensos menunjukkan dinamika yang perlu menjadi perhatian bersama, dari 79,16 pada 2024 menjadi 75,79 pada 2025, atau berada pada kategori 'waspada'.
Secara lebih rinci, pengelolaan PBJ di dalam SPI 2024 Kemensos, hanya berada di angka 67,66. Sementara di area yang sama dalam SPI 2025 terjadi peningkatan, namun komponen eksper atau ahli masih memberikan nilai rendah yakni 69,94."Melalui pemantauan dan pengawasan ini, KPK mendorong seluruh pemangku kepentingan untuk terus memperkuat sistem yang mengedepankan prinsip-prinsip integritas dan akuntabilitas. Partisipasi aktif masyarakat juga diharapkan menjadi bagian penting dalam mengawal tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan," pungkas Budi.Sebelumnya, Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul sudah memberikan klarifikasi mengenai polemik anggaran pengadaan sepatu untuk program Sekolah Rakyat yang mencapai Rp27 miliar.Anggaran itu menjadi sorotan publik, lantaran muncul dugaan harga sepatu Sekolah Rakyat itu menyentuh angka Rp700 ribu per pasang. Baca Juga: KPK Perpanjang Masa Penahanan Fadia Arafiq hingga 1 Juni Mendatang Gus Ipul menegaskan angka tersebut hanya perencanaan awal dan belum final.Dia memastikan anggaran yang direncanakan akan melalui proses pengadaan yang transparan. "Jadi gini, setiap anggaran itu kan direncanakan sebelumnya ya. Direncanakan dan nanti tentu ada proses pengadaan. Nah proses pengadaan ini dilelang secara terbuka dan nanti hasilnya pasti lebih murah dari perencanaannya," kata Gus Ipul saat meninjau pembangunan Sekolah Rakyat Kedung Cowek Surabaya, Ahad (3/5/2026).Menurut Gus Ipul, jika proses lelang dan pengadaan sudah dilakukan, maka anggaran dan harga sepatu akan jauh lebih murah dari perencanaan awal. "Jadi kalau sekarang disebut Rp700 ribu ya, nanti bisa hasilnya jauh di bawah itu," tandas Gus Ipul.***
Editor:Yusfreyendi 
Foto thanya ilustrasi, tidak terkait dengan berita. Sumber: CAROUSEL
