Meski Angka Kemiskinan Tunjukkan Tren Menurun, Pengangguran Terbuka Siak Tertinggi di Riau

SIAK, POTRETNEWS.com — Tingginya angka pengangguran terbuka di Kabupaten Siak menjadi kekhawatiran tokoh masyarakat setempat. Setidaknya itu menjadi pembahasan dalam Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD 2027 yang digelar Pemerintah Kabupaten Siak di ruangan rapat Raja Indra Pahlawan, Kantor Bupati Siak, Rabu (4/3/2026).

Haji Makmur, seorang di antara tokoh yang hadir menyampaikan kekhawatirannya terkait banyaknya pengangguran di kabupaten Siak. Meskipun angka kemiskinan menunjukkan tren menurun, tingkat pengangguran terbuka di Siak justru tercatat 5,30 persen dan menjadi yang tertinggi di Provinsi Riau.

Angka tersebut, menurutnya, jangan hanya disadari sebagai angka statistik semata, tetapi cerminan kegelisahan banyak keluarga yang anak-anaknya belum memperoleh pekerjaan tetap.

”Kami prihatin karena pengangguran ini menyangkut masa depan anak cucu kita,” ujar Haji Makmur melansir tribunpekanbaru.com.

Ia menyampaikan, masyarakat membutuhkan pekerjaan dan penghasilan yang layak. Ia mohon pemerintah Kabupaten Siak mencari solusi bersama untuk mengatasinya. Ia menilai masalah pengangguran perlu dijawab dengan langkah konkret dan terukur. Terutama karena Siak memiliki potensi sumber daya alam dan keberadaan sejumlah perusahaan besar yang beroperasi di wilayah tersebut.

”Harapan masyarakat peluang kerja bagi putra-putri daerah dapat diperluas sehingga pertumbuhan ekonomi benar-benar dirasakan,” katanya.

Menanggapi hal itu, Wakil Bupati Siak, Syamsurizal menyatakan pemerintah daerah telah melakukan koordinasi dengan perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Kabupaten Siak untuk mendorong prioritas tenaga kerja. Pertemuan dengan pelaku usaha dilakukan untuk membahas komitmen penyerapan tenaga kerja putra-putri daerah serta peningkatan kompetensi agar sesuai kebutuhan industri.

”Kami sudah melakukan pertemuan dengan pelaku usaha di Kabupaten Siak agar tenaga kerja lebih memprioritaskan anak-anak Siak. Selain itu, kami juga berkoordinasi terkait program CSR perusahaan dan Baznas supaya bantuan yang diberikan tepat sasaran dan dapat membantu masyarakat yang membutuhkan,” kata dia.

Syamsurizal juga mengaitkan upaya penurunan pengangguran dengan arah pembangunan 2027 yang difokuskan pada penguatan pendidikan vokasional dan pelatihan kerja berbasis teknologi, industri, pertanian, serta perkebunan.

Program tersebut dirancang agar lulusan sekolah dan pencari kerja memiliki keterampilan yang relevan dengan kebutuhan pasar. Selain itu, pemerintah daerah akan mendorong pengembangan UMKM berbasis digital dan memperkuat ekonomi desa sebagai sumber pertumbuhan baru.

Ia menyebut, perluasan kesempatan kerja tidak hanya bergantung pada sektor formal, tetapi juga pada tumbuhnya wirausaha dan usaha produktif masyarakat.

”Kaki memastikan seluruh masukan, termasuk kekhawatiran terkait tingginya angka pengangguran, akan menjadi bahan evaluasi dalam penyempurnaan dokumen RKPD 2027,” ujarnya.

Ia mengajak camat dan organisasi perangkat daerah meningkatkan kinerja serta mengoptimalkan pendapatan asli daerah (PAD). Tujuannya agar program pembangunan, termasuk yang berkaitan dengan penciptaan lapangan kerja, dapat berjalan sesuai rencana.***

Editor:
Yusfreyendi