Wamendagri Nilai Kepala Daerah Tersangkut Korupsi adalah Problem Sistemik dari Hulu ke Hilir
Jum'at, 23 Januari 2026 06:09 WIB
Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto.JAKARTA, POTRETNEWS.com — Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menilai kasus kepala daerah tersangkut perkara korupsi adalah problem sistemik dari hulu ke hilir yang tidak bisa disederhanakan.
”Ini adalah satu problem yang lebih sistemik dari hulu ke hilir, nggak bisa kita menyederhanakan jadi satu atau dua aspek saja. Misalnya, pengawasan lemah,” ucap Bima dalam program Rosi bertema OTT KPK, Rapor Merah Kepala Daerah yang ditayangkan Kompas TV, Kamis (22/1/2026).”Regulasi udah lengkap kok, Undang-Undang Tipikor, kemudian tata cara untuk rotasi mutasi semuanya sudah ada. Ada MCP dari monitoring corruption provinsi dari KPK, dari PAN RB itu sudah lengkap semua gitu.”Bima pun menanggapi pendapat yang menyebut kepala daerah terlibat korupsi karena biaya pilkada langsung yang mahal.Menurut dia seperti dilansir kompas.tv, banyak kepala daerah yang terpilih tidak dengan biaya mahal tetapi terjebak juga dalam perkara korupsi. ”Jadi ini memang harus kita urai dari hulu ke hilir. Saya kira jangan sampai kita terlalu menyederhanakan saja. Betul biaya politik mahal ada pengaruhnya, betul pengawasan belum maksimal, misalnya ya, misalnya.”Akam Sophian
