Direktur dan Kades Belantaraya Indragiri Hilir Bantah Tudingan Ada Rangkap Jabatan di BUMDes

BELANTARAYA, POTRETNEWS.com — Mencuatnya kabar tidak transparannya pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Belantaraya Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) Provinsi Riau dan dugaan rangkap jabatan mendapat tanggapan dari pihak BUMDes dan pemerintah desa setempat.

Ketua BUMDes Belantaraya menilai pemberitaan tersebut tidak didahului dengan konfirmasi kepada pihak desa maupun pengurus BUMDes.

Menurut Direktur BUMDes Desa Belantaraya Abdul Kadir, apa yang diberitakan merupakan tudingan sepihak tanpa klarifikasi langsung. Ia menegaskan bahwa prinsip publikasi seharusnya dilakukan secara berimbang dan tidak hanya berdasarkan satu sumber.

”Masalah dugaan rangkap jabatan itu sudah lama, dan yang bersangkutan telah mengundurkan diri dari jabatan tersebut. Namun tidak ada penjelasan dalam pemberitaan mengenai posisi yang dimaksud,” ujarnya, Rabu (17/12/2025).

Ia juga menyayangkan adanya narasi yang dinilai cenderung mencari kesalahan desa tanpa melakukan pengecekan kebenaran data terlebih dahulu. Menurutnya, sebelum dipublikasikan ke ruang publik, seharusnya dilakukan konfirmasi kepada pihak terkait agar informasi yang disampaikan tidak menimbulkan kesalahpahaman.

Hal senada juga disampaikan oleh warga Ahmadi, ia meminta agar pemberitaan dilakukan secara profesional dan tidak menyudutkan pemerintah desa. Warga berharap media dapat mengedepankan klarifikasi sebelum mempublikasikan suatu isu.

Sementara itu, saat dikonfirmasi, Kepala Desa Belantaraya Hasbullah, menyatakan kesiapan pihaknya untuk diaudit apabila memang terdapat dugaan yang perlu diluruskan. Namun ia berharap agar pemberitaan tidak terus-menerus menyerang desa sehingga dapat mengganggu jalannya aktivitas dan program desa.

”Kami siap diaudit, tapi jangan sampai polemik seperti ini mengganggu kegiatan dan pelayanan di desa,” tegasnya. Pemerintah Desa Belantaraya berharap semua pihak dapat menjaga suasana kondusif serta mengedepankan komunikasi dan klarifikasi demi transparansi dan kemajuan desa.***