Premanisme di Kawasan Industri Jadi Momok bagi Investor

JAKARTA, POTRETNEWS.com — Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia (PPI) Adi Prayitno baru-baru ini menyoroti dua masalah utama yang menghambat iklim investasi di Indonesia.

Ia menekankan pentingnya pemerintah untuk lebih serius menekan praktik premanisme dan korupsi. Langkah ini dinilai krusial demi menciptakan lingkungan investasi yang kondusif dan menarik bagi para investor.

Pernyataan tersebut disampaikan Adi dalam Forum Diskusi Capaian Satu Tahun Kinerja Kabinet Merah Putih di Bidang Perekonomian di Jakarta.

Menurutnya, premanisme dan korupsi menjadi penghalang serius bagi investor, bahkan setelah masalah birokrasi yang rumit mulai teratasi. Ini menjadi pekerjaan rumah besar bagi pemerintahan mendatang.

Adi menjelaskan bahwa birokrasi yang panjang dulu menjadi keluhan utama, namun kini masalah premanisme di kawasan industri dan korupsi yang masif menjadi sorotan. Kedua isu ini berpotensi besar untuk mengusir calon investor. Oleh karena itu, penanganannya harus dilakukan secara konkret dan berkelanjutan.

Premanisme di Kawasan Industri: Momok bagi Investor
Adi Prayitno secara spesifik menyoroti maraknya praktik premanisme yang masih menjadi momok menakutkan bagi investor. Fenomena ini kerap menimbulkan ketakutan bagi pelaku usaha untuk membangun industri dan pabrik di Indonesia. Kawasan industri seperti Bekasi, Jawa Tengah, dan Banten seringkali menjadi lokasi kejadian.

Para investor, menurut Adi, merasa tidak nyaman dengan kondisi keamanan yang tidak terjamin akibat premanisme. Hal ini secara langsung mengancam kepastian usaha dan kelangsungan investasi. Oleh karena itu, diperlukan tindakan tegas untuk memberantas praktik ilegal ini.

Pembentukan satuan tugas (satgas) anti-premanisme didorong agar tidak hanya sekadar jargon politik. Satgas ini harus diwujudkan secara konkret guna menjamin kepastian usaha dan keamanan investasi.

”Karenanya bagi saya satgas (satuan tugas) anti-premanisme itu bukan hanya sebuah jargon, tapi menjadi sesuatu hal yang memang harus diwujudkan," tegas Adi dilansir merdeka.com.***

Editor:
Akam Sophian