PEKANBARU, POTRETNEWS.com — Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau terus melakukan verifikasi terhadap jumlah penduduk dan luas lahan yang akan diganti dalam upaya pemulihan ekosistem Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN).
Langkah ini merupakan bagian dari solusi penyelesaian konflik tenurial dan restorasi kawasan konservasi yang mengalami degradasi.
Gubernur Riau Abdul Wahid, menyampaikan hal ini usai memimpin Rapat Koordinasi Percepatan Pemulihan Ekosistem TNTN di Gedung Daerah Balai Serindit, Kota Pekanbaru pada, Jumat (19/9/2025).Rapat tersebut dihadiri oleh forkompida (forum koordinasi pimpinan daerah), bupati, serta sejumlah pemangku kepentingan terkait dari sektor kehutanan dan perkebunan."Rapat hari ini menyamakan persepsi antara Forkompida, stakeholder terkait, bupati, dan seluruh pihak untuk mencari solusi terhadap persoalan yang ada di TNTN. Solusinya masih kita godok, masih kita carikan yang terbaik," ujar Wahid.
Abdul Wahid menjelaskan bahwa arahan dari Satgas Penerbitan Kawasan Hutan sudah ada. Langkah selanjutnya adalah mematangkan inventarisasi persoalan, termasuk menentukan berapa luas lahan yang harus diganti dan berapa jumlah penduduk yang memenuhi kriteria untuk mendapat lahan pengganti."Kami masih melakukan verifikasi data secara cermat untuk memastikan tidak ada pihak yang dirugikan. Pemerintah berkomitmen untuk memberikan solusi yang adil dan berkelanjutan bagi semua pihak," tambahnya.Selanjutnya, mengenai besaran lahan dan jumlah penduduk yang akan terdampak, ia menegaskan bahwa data masih dalam tahap verifikasi.Pemerintah meminta masyarakat untuk membantu proses pendataan agar tidak ada pihak yang dirugikan. Mengenai waktu penyelesaian, ia tidak memberikan target pasti."Targetnya dalam waktu dekat, bisa saja bulan ini, bisa saja bulan depan, bisa saja dua bulan lagi, tergantung kondisi di lapangan," katanya.
Terkait ketersediaan lahan pengganti, Gubernur menyatakan bahwa pemerintah sedang berkoordinasi dengan Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).Solusi yang diberikan tidak hanya berupa lahan, tetapi juga mencakup aspek pendidikan dan transmigrasi, melibatkan 12 kementerian."Kami berupaya mencari solusi yang komprehensif, tidak hanya memberikan lahan pengganti, tetapi juga memberikan kesempatan pendidikan dan pekerjaan yang lebih baik bagi masyarakat," jelasnya.Terkait pembiayaan, Wahid menegaskan bahwa solusi pembiayaan akan ditanggung oleh negara, baik dari pemerintah pusat maupun daerah."Pemerintah berkomitmen untuk mengalokasikan anggaran yang cukup untuk mendukung program pemulihan ekosistem TNTN ini. Kami akan bekerja sama dengan pemerintah pusat untuk memastikan ketersediaan anggaran yang dibutuhkan," tegasnya.***
Gubernur Riau Abdul Wahid memberikan pengarahan pada Rapat Koordinasi Percepatan Pemulihan Ekosistem TNTN di Gedung Daerah Balai Serindit, Kota Pekanbaru, Jumat (19/9/2025).(Foto: ISTIMEWA)
