Dana Transfer Daerah Dipangkas 25 Persen, Layanan Publik di Riau Terancam

 

PEKANBARU, POTRETNEWS.com — Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Riau menyoroti kebijakan pemerintah pusat yang memangkas dana Transfer ke Daerah (TKD) dalam RAPBN 2026 hingga 25 persen.Kebijakan ini dinilai berpotensi melemahkan kemampuan fiskal daerah, mengancam layanan dasar masyarakat, serta memperlebar ketimpangan pusat dan daerah.

Koordinator FITRA Riau, Tarmidzi, menegaskan pemangkasan TKD seharusnya memiliki dasar hukum yang kuat. Sebab, formula pembagian Dana Bagi Hasil (DBH) sudah diatur dalam UU Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (HKPD). “Kalau dipotong sepihak, itu bisa menyalahi aturan dan merugikan daerah,” ujarnya seperti dilansir Riaupos.co.

Berdasarkan proyeksi, pendapatan seluruh daerah di Riau pada 2026 akan turun signifikan. Rata-rata penurunan mencapai 11–22 persen dibandingkan tahun 2025.

• Provinsi Riau: turun 11,4 persen, dari Rp9,56 T menjadi Rp8,47 T

• Rokan Hulu: turun 22 persen, dari Rp1,55 T menjadi Rp1,20 T

• Rokan Hilir, Inhil, Inhu, Kuansing: turun sekitar 21,5–21,7 persen

• Kampar, Siak, Pelalawan: turun 20–20,9 persen

• Kepulauan Meranti, Bengkalis, Dumai, Pekanbaru: turun 14–19 persen

Secara total, dana TKD untuk Riau berkurang Rp6,39 triliun, terdiri dari DBH, DAU, DAK, Dana Desa, dan insentif fiskal. FITRA mengingatkan, pemangkasan ini akan berdampak langsung pada layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan penanggulangan kemiskinan. Daerah dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) rendah diprediksi paling rentan menghadapi krisis fiskal.

Gubernur Riau Abdul Wahid mengakui keterbatasan fiskal membuat pemerintah daerah sulit merealisasikan banyak program. “Kita harus berkolaborasi agar persoalan ini bisa diselesaikan. Tahun 2026 kita ingin mulai lembaran baru untuk mewujudkan visi Riau 2025–2030,” ujarnya.

Untuk menambah pendapatan, Pemprov Riau menggelar Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor. Dari periode pertama (19 Mei–19 Agustus 2025), sudah terkumpul Rp266 miliar dari 438 ribu kendaraan. Program ini diperpanjang hingga 15 Desember 2025 demi memberi keringanan pajak sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. ***

Editor:
Roy Pribadi