Warga Desa Sungailaut Indragiri Hilir Keluhkan tidak Transparannya Pengelolaan Anggaran Tahun 2024

INDRAGIRI HILIR, POTRETNEWS.com — Tahun anggaran 2024 yang lalu, Desa Sungailaut, Kecamatan Tanahmerah, Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil), Riau, menerima anggaran Rp 1.186.197.600. Anggaran tersebut dicairkan dalam tiga tahap, tahap pertama Rp 309.112. 800, pencairan tahap kedua Rp 283. 986.000 dan pencairan tahap Rp 593 098.800.

Sayangnya porsi anggran yang cukup besar tersebut realisasinya di lapangan dipertanyakan, terutama untuk program ketahanan pangan yang menjadi program wajib dalam rangka menggerakkan perekonomian masyarakat.

Diduga berbagai kegiatan pada tahun tersebut, dikerjakan Kepala Desa dan juga orang yang dirangkul, atau mereka yang jadi tim sukses di waktu pemilihan kepala desa.

"Informasinya sperti itu. Semua yang mengerjakan program desa ya yang punya relasi. Bahkan ada yang dikerjakan oleh kerabat pak wali," ujar salah seorang warga yang tidak mau namanya disebutkan.

Selain itu, kepala desa diduga tidak transparan dalam pengelolaan anggaran Dana Bumdes, terutama terkait program ketahanan pangan nabati dan hewani, serta penggunaan dana Bantuan Keuangan Bankeu Kegiatan di kerjakan secara kolektif.

Dugaan ketidakterbukaan ini mencuat setelah muncul sejumlah keluhan dari masyarakat serta hasil penelusuran media ini yang tidak mendapat jawaban yang substansial. Salah satunya pengelolaan sumur bor, dimana pengasilan tidak terbuka seberapa perbulan dan masuk ke kas Bundes.

Selain itu, semua belanja kebutuhan program desa itu ditentukan sendiri oleh kades sungai Laut. Tidak ada transparansi. Kegiatan seolah hanya formalitas, tetapi sebenarnya digunakan untuk keuntungan pribadi.

"Semua sudah ditentukan oleh Kades, mereka yang bekerja hanya makan gaji saja. Bahkan batuan BLT pun tak jelas kemana dan siapa penerimanya," jelas warga lainnya.

Sementara itu Kepala Desa Sungailaut, Amirudin, saat digubungi media ini melalui telepon WA, Senin, 1 Agustus 2025, membantah tudingan tersebut. Menurutnya pengelolaan anggara ditahun tersebut sudah sesuai tupoksi dan transparan. "Silahkan aja cek ke lapangan," ujarnya.

Sementara itu saat disinggung ada tudingan kegiatan diatur sendiri oleh Kades dan dikerjakan oleh kolega juga dibantah oleh Kades. Menurutnya, semua melibatkan partisipasi masyarakat. "Tidaklah, masyarakat semua yang kerja," jelasnya lagi. ***