PEKANBARU, POTRETNEWS.com — Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau menegaskan komitmennya untuk memperluas akses perumahan yang layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan warga kurang mampu.
Komitmen ini merupakan bagian dari dukungan daerah terhadap program nasional pembangunan 3 juta rumah yang diinisiasi oleh pemerintah pusat.
Penegasan ini disampaikan oleh Gubernur Riau Abdul Wahid, seusai menghadiri rapat koordinasi percepatan program perumahan nasional tersebut untuk wilayah Sumatra Barat, Riau, dan Kepulauan Riau, di Balai Serindit, Gedung Daerah, Pekanbaru, pada Kamis (14/8/2025).Gubernur Abdul Wahid menyoroti besarnya kebutuhan masyarakat terhadap rumah yang sayangnya masih terbatasi oleh akses finansial dan lokasi.Ia menekankan perlunya intervensi pemerintah untuk membantu warga yang kesulitan mengakses kredit rumah atau yang terbebani oleh tingginya bunga.
”Rumah merupakan kebutuhan primer yang tidak bisa diabaikan. Perumahan kadang terabaikan, padahal keluarga dibina dan dibentuk dari rumah,” ujarnya.Ia juga memaparkan bahwa kemiskinan sebagai penghambat kepemilikan rumah, umumnya disebabkan oleh dua faktor, yaitu kultural dan struktural.Wahid menyampaikan, kemiskinan kultural muncul akibat kebiasaan atau budaya yang tidak mendukung pemenuhan kebutuhan dasar. Ia mencontohkan kasus di Riau di mana suku pedalaman terbiasa tinggal di sampan atau tanpa rumah permanen, meski difasilitasi hunian, mereka kembali ke pola hidup semula.Untuk kasus ini, diperlukan edukasi yang tepat dari pemerintah. Kemudian, kemiskinan struktural disebabkan oleh kebijakan yang membatasi masyarakat dalam memanfaatkan sumber daya alam di sekitarnya, seperti larangan mengelola lahan bagi warga yang tinggal di kawasan hutan.”Kalau mereka bisa mengelola tapi malah dibatasi, ya akhirnya tetap miskin. Jangan sampai ini terus terjadi,” tegasnya. Sebagai wujud komitmen daerah, Pemprov Riau akan menggandeng Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk memfokuskan penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
”Bersama BUMD, kami akan fokus menyediakan rumah yang layak huni bagi rakyat,” katanya. Wahid juga berharap regulasi dari pemerintah pusat dapat dibuat lebih sederhana agar program perumahan dapat berjalan cepat dan efektif.Sementara itu, Direktur Pembiayaan Perumahan Perdesaan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, Rd. An An Andri Hikmat, menjelaskan bahwa target nasional 3 juta rumah dibagi menjadi tiga kategori yaitu; 1 juta rumah di perkotaan, 1 juta di pedesaan, dan 1 juta di wilayah pesisir.Program ini secara khusus mendukung Asta Cita ke-6 yang menitikberatkan pada pembangunan dari desa untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, pemerataan, dan pengentasan kemiskinan.Selain menyediakan hunian layak, pembangunan 3 juta rumah diproyeksikan dapat menyerap banyak tenaga kerja lokal, memberikan dampak positif pada perekonomian masyarakat.”Ini bagian dari pemberdayaan masyarakat miskin. Kalau mereka tidak diberdayakan, kemiskinan tidak akan pernah selesai. Mari kita bersinergi agar pemerintah benar-benar bisa mengangkat kesejahteraan rakyat,” pungkasnya.***
Gubernur Riau Abdul Wahid menyampaikan sambutan sebelum membuka rapat koordinasi percepatan program perumahan nasional di Balai Serindit, Gedung Daerah, Pekanbaru, pada Kamis (14/8/2025). (Foto: ISTIMEWA)
