Ahmad Doli Kurnia Setuju Gubernur Dipilih DPRD, Ini Alasannya

JAKARTA, POTRETNEWS.com — Partai Golkar sudah melakukan kajian intensif soal usulan kepala daerah dipilih langsung oleh DPRD.

Legislator Golkar Ahmad Doli Kurnia menuturkan opsi yang pertama itu adalah pemilihan gubernur maupun wali kota dan bupati itu dikembalikan ke DPRD. Opsi kedua adalah tetap pemilihan gubernur dikembalikan ke DPRD, sementara pemilihan bupati dan wali kota asimetris, ada yang langsung serta tidak langsung. “Nah kenapa kita mendorong supaya pemilihan gubernur itu kembali ke DPRD? Pertama posisi gubernur itu berbeda sebetulnya dengan bupati dan wali kota, karena heavy, titik sentral dari otonomi daerah kita itu kan ada di kabupaten kota,” kata Ahmad Doli di Media Center AMPI, Jalan Surabaya, Jakarta Pusat, Kamis, 31 Juli 2025.

Menurutnya, jabatan gubernur merupakan perpanjangan tangan pemerintah pusat, yang memiliki fungsi koordinatif, konsolidasi program yang menjembatani antara pusat dengan pemerintah kabupaten kota. Maka dari itu, ia setuju jika gubernur dipilih langsung DPRD. “Makanya dia harus berbeda pemilihannya, dan kita merekomendasikan ke pemilihan DPRD. Kenapa? Karena di dalam konstitusi kita di UUD 45, jelas disebutkan pemilihan kepala daerah itu dilaksanakan secara demokratis, jadi gak bisa ditunjuk gitu loh,” ucapnya seperti dilansir radaraktual.

“Ya dia gubernur itu kepala daerah, jadi proses pemilihannya sesuai dengan konstitusi kita adalah secara demokratis, yang kita sudah punya pengalaman itu adalah melalui DPRD,” sambungnya.

Untuk pemilihan bupati dan wali kota, lanjut Doli, dilaksanakan asimetris, artinya ada yang langsung dipilih rakyat dan ada yang tidak atau dikembalikan ke DPRD. “Nah itu tergantung tiga hal menurut saya pendekatannya. Pertama adalah bahwa kita akan lihat tingkat literasi masyarakatnya, tingkat pendidikannya, terutama pendidikan politiknya,” ucapnya.

Ia menambahkan, jika daerah tersebut memiliki literasi politik yang rendah maka didorong untuk pemilihan kepala daerahnya di DPRD. Selain itu, perlu ada pertimbangan kapasitas fiskal daerah tersebut. “Kalau di daerah itu memang kapasitas ekonominya kecil atau rendah gitu, dan kemudian tingkat pendidikannya juga rendah, ini kan rawan mobilisasi gitu ya. Rawan terjadinya potensi praktik-praktik money politics dan sebagainya,” beber dia.

“Nah yang ketiga dilihat dari soal tingkat kohesivitas masyarakatnya, rawan atau tidak dia dalam konflik sosial. Kalau rawan sebaiknya kita balikan ke DPRD,” demikian Ahmad Doli Kurnia.

Wacana Pilkada tak langsung mencuat usai Ketua Umum PKB Abdul Muhaimin Iskandar alias Cak Imin mendorong perlu adanya regulasi baru yang lebih kondusif untuk percepatan pembangunan. Salah satu usulan yang disampaikan adalah evaluasi menyeluruh terhadap sistem pemilihan kepala daerah (Pilkada). Menurutnya, proses politik yang terlalu panjang justru memperlambat konsolidasi di daerah.

“Kalau tidak ditunjuk oleh pusat, maksimal pemilihan kepala daerah maksimal dipilih oleh DPRD. Ini menjadi usulan yang cukup menantang karena banyak sekali yang menolak,” kata Cak Imin dalam sambutan pada perayaan Hari Lahir (Harlah) ke-27 PKB yang digelar di Jakarta Convention Center (JCC), Rabu malam, 23 Juli 2025. ***

Editor:
Roy Pribadi