Jadi DPO 2 Tahun Kasus Proyek dan SPj Fiktif, Mantan Pj Kades Serahkan Diri

LABUHANBATU SELATAN, POTRETNEWS.com — Setelah dua tahun masuk daftar pencarian orang (DPO) alias buron, tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan APBDes Desa Sukadame, Kecamatan Silangkitang, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, S alias SKM (45 ), akhirnya menyerahkan diri pada Selasa (2/7/2025).

Tersangka yang diketahui merupakan pegawai negeri sipil (PNS) sekaligus mantan penjabat kepala desa Suka Dame periode 2019–2021 ini diduga melakukan penyimpangan dalam pengelolaan APBDes tahun anggaran 2020 dan 2021. Berdasarkan audit Inspektorat Kabupaten Labuhanbatu Selatan, kerugian keuangan negara ditaksir mencapai Rp 505,2 juta.

Tersangka disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) subsider Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001.

Dalam keterangannya, Kapolres Labuhanbatu Selatan, AKBP Aditya SP Sembiring Muham, melalui Kasatreskrim AKP ER Ginting, menyampaikan bahwa pengusutan kasus ini telah dilakukan secara profesional dan transparan.

"Kasus ini merupakan komitmen kami dalam mendukung upaya pemberantasan korupsi di daerah. Tersangka S diduga melakukan sejumlah penyimpangan, mulai dari pekerjaan fiktif, SPJ fiktif, mark-up anggaran, hingga tidak menyetorkan pajak ke kas negara. Setelah masuk DPO dan dilakukan upaya persuasif dengan pihak keluarga, akhirnya tersangka menyerahkan diri,” ujar AKP ER Ginting, seperti dilansir Beritasatu.com pada Kamis (3/7/2025).

Barang bukti yang berhasil disita meliputi dokumen SPJ pembangunan sumur bor dan rabat beton tahun 2020, serta laporan pertanggungjawaban APBDes Desa Sukadame pada 2020 dan 2021.

Penyelidikan menyimpulkan bahwa modus operandi yang dilakukan S antara lain menarik dana untuk pekerjaan fisik yang tidak pernah dilaksanakan (pekerjaan fiktif), membuat laporan pertanggungjawaban (SPj) yang tidak sesuai dengan fakta lapangan, melakukan mark-up terhadap harga pengadaan barang dan jasa, tidak membayarkan honor kader posyandu dan posbindu, menandatangani SPJ atas pekerjaan yang bukan dilaksanakan oleh pihak yang tercantum.

Polres Labuhanbatu Selatan juga telah melakukan langkah-langkah strategis seperti penyitaan barang bukti, pemeriksaan terhadap 73 orang saksi dan 1 saksi ahli, hingga pemblokiran atas tiga sertifikat hak milik milik tersangka.

"Saat ini kami sedang mempersiapkan proses pelimpahan tersangka dan barang bukti ke Kejaksaan Negeri Labuhanbatu Selatan, setelah menerima berkas tahap II (P21). Kami pastikan kasus ini akan ditindaklanjuti sampai ke proses hukum selanjutnya,” tegas ER Ginting.

Dengan ditangkapnya tersangka, Polres Labuhanbatu Selatan berharap proses penegakan hukum ini bisa menjadi pembelajaran bagi aparatur desa lainnya untuk lebih transparan dan akuntabel dalam mengelola keuangan negara. ***

Editor:
Roy Pribadi