KEPULAUAN MERANTI, POTRETNEWS.com — Abrasi berdampak serius di Desa Anak Setatah di Kecamatan Rangsang Barat, Kabupaten Kepulauan Meranti, Riau. Kondisi abrasi di desa ini telah mencapai titik mengkhawatirkan. Sebab banyak rumah dan fasilitas umum yang hilang.
Bibir pantai di Desa Anak Setatah terus tergerus oleh ombak laut, terutama karena tidak adanya batu pemecah ombak.
Kepala Desa Anak Setatah, Zulhaidi menegaskan, tanpa tindakan cepat, kondisi ini berpotensi semakin parah."Laut menjadi pemangsa menakutkan di desa yang ada di ujung daerah termiskin di Riau ini," ujarnya seperti dilansir
Kompas.com. Zulhaidi menyebutkan, dampak abrasi sudah dirasakan warga.
"Untuk rumah warga yang terdampak abrasi, ada sekitar 20 unit. Mereka sudah mencari tempat tinggal baru. Ada yang numpang di tanah saudaranya dan pindah ke daerah lain," kata Zulhaidi saat diwawancarai melalui sambungan telepon pada Jumat (20/6/2025).Sejarah mencatat, abrasi di Desa Anak Setatah telah terjadi sejak tahun 1960, dengan dampak kerusakan yang mulai dirasakan pada tahun 1970. Selain rumah dan fasilitas umum, lahan perkebunan yang hilang akibat abrasi mencapai sekitar 500 hektar, termasuk kebun kelapa, karet, dan rumbia. Kondisi ini berdampak pada meningkatnya angka kemiskinan di daerah tersebut. "Masyarakat di sini, rata-rata petani, nelayan, dan buruh. Kemiskinan semakin meningkat karena luas daratan yang terus berkurang, serta rusaknya ekosistem hutan dan terganggunya keseimbangan ekosistem laut," ungkap Zulhaidi. Zulhaidi menyampaikan bahwa tanah kuburan yang hilang akibat abrasi telah memaksa masyarakat untuk membangun tempat pemakaman umum (TPU) yang baru, begitu pula dengan masjid yang tergerus laut.
Untuk mencegah abrasi meluas, Zulhaidi mengusulkan pembangunan batu pemecah ombak dan reboisasi pantai dengan menanam lebih banyak mangrove. "Menangani abrasi bukan hal yang mudah tentunya. Ada kerja sama antara pemerintah pusat dan daerah," tambahnya. Dia memperkirakan bahwa biaya yang dibutuhkan untuk memulihkan kondisi abrasi tersebut berkisar antara Rp 10 miliar-15 miliar. Zulhaidi berharap pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi Riau dapat berkolaborasi dalam menangani persoalan abrasi ini demi keberlangsungan hidup masyarakat di kepulauan. ***
Editor:Roy Pribadi 
