Dekat dengan Selat Malaka, Pakar Kelautan Dorong Riau Optimalkan Pengembangan Ekonomi Berbasis Maritim

JAKARTA, POTRETNEWS.com — Pengembangan ekonomi berbasis maritim di Provinsi Riau menjadi sorotan. Pakar Kelautan Marcellus Hakeng menyebut Riau mencatat, Riau mempunyai potensi luar biasa yang selama ini belum dioptimalkan secara sistemik dan berkelanjutan.

"Sebagai salah satu provinsi dengan garis pantai yang Panjang di Indonesia, kedekatan geografis dengan Selat Malaka, serta keberadaan wilayah pesisir yang luas, Riau memiliki modal dasar untuk menjadikan laut sebagai pusat pertumbuhan ekonomi,” ujar Hakeng seperti dikutip Liputan6.com, Senin (2/6/2025).

Ia menambahkan, bahwa sejumlah sektor seperti perikanan, pariwisata bahari, perkapalan, dan transportasi laut menawarkan ruang ekspansi ekonomi yang berkelanjutan. Dalam konteks ini, visi Eks Gubernur Riau Brigjen TNI (Purn) Saleh Djasit, tentang pembangunan Riau berbasis maritim bukan hanya progresif, tetapi juga visioner.

"Dituturkan pula oleh Saleh, bahwa Visi Riau 2020 yang dicetuskan, menempatkan Laut Selat Lalang sebagai pusat konektivitas dan distribusi regional melalui konsep Integrated Maritime Economy. Gagasan tersebut mengintegrasikan pelabuhan, kawasan industri dan jalur distribusi dalam satu sistem logistik laut yang terpadu," beber Hakeng.

Hakeng menambahkan, sejumlah wilayah pesisir seperti Dumai, Bengkalis, Siak, Pelalawan, dan Indragiri Hulu dirancang sebagai simpul-simpul ekonomi yang saling terhubung. Dia pun menekankan, pendekatan teknokratis dalam visi ini merupakan sebuah keunggulan.

"Saleh Djasit menggandeng konsultan asing dan perusahaan besar seperti Caltex Pacific Indonesia (CPI) untuk merancang perencanaan yang berbasis data dan sains. Lebih dari satu juta dolar AS diinvestasikan untuk studi kelayakan. Ini menunjukkan bahwa beliau sangat serius dalam membangun fondasi ekonomi maritim yang kokoh,” jelas Hakeng.

Namun demikian, dinamika politik dan lemahnya kelembagaan membuat proyek ini tidak berlanjut setelah masa jabatan Saleh berakhir. Ketiadaan policy legacy yang terstruktur menyebabkan proyek tersebut tidak memiliki kesinambungan.

"Dalam kebijakan publik, ini disebut lemahnya institutional memory. Ketika kebijakan bergantung pada figur, bukan sistem, maka kesinambungan pembangunan menjadi rapuh,” beber Hakeng.

Visioner

Maka dari itu, Hakeng berharap, Gubernur Abdul Wahid, pemimpin saat ini diharapkan bisa melihat secara visioner dalam menelurkan konsep yang bisa mengaktualisasi visi Riau 2020 dan ditingkatkan menjadi menjadi Riau Maritime Corridor—sebuah jaringan ekonomi maritim yang mendukung ekonomi biru (blue economy), pelabuhan ramah lingkungan (green port development), dan adaptasi terhadap perubahan iklim.

"Saya berharap banyak kepada sosok Pemimpin baru di Provinsi Riau ini. Sosok Anak Muda dengan semangat serta pemikiran yang luar biasa. Karena dengan menempatkan laut sebagai medium utama distribusi, efisiensi logistik akan meningkat, biaya produksi menurun, dan daya saing produk lokal terdongkrak,” Hakeng menandasi. ***

Editor:
Roy Pribadi