Komisi I DPRD Riau Kunker ke Kejati, Perkuat Sinergi dan Bahas Sejumlah Isu Strategis

PEKANBARU, POTRETNEWS.com – Komisi I DPRD Provinsi Riau melakukan kunjungan kerja (kunker) ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) Riau, Senin (26/5/2025). Pada pertemuan yang berlangsung di ruang rapat utama (rupatama) kejati ini, rombongan dipimpin langsung oleh Ketua Komisi I Nur Azmi Hasyim.

Turut hadir, Wakil Ketua Komisi I Ali Rahmat Harahap, Sekretaris Komisi I M Amal Fathullah, serta Anggota Komisi I, yaitu; Sumardany Zirnata, Hardianto, Sunaryo, Zulaikhah, Andi Darma Taufik, dan Ayat Cahyadi.

Kedatangan rombongan Komisi I DPRD Provinsi Riau disambut langsung oleh Kepala Kejati (Kajati) Riau Akmal Abbas, bersama wakil kepala dan para asisten.

Sebagai komisi yang membidangi pemerintahan, ketertiban, keamanan, dan perundang-undangan, pada kesempatan itu Komisi I menyampaikan sejumlah isu strategis yang tengah dihadapi oleh Provinsi Riau.

Isu-isu tersebut meliputi; penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi di berbagai daerah, penertiban perizinan tanah, termasuk kawasan taman hutan raya (tahura) dan galian, pendapatan daerah, serta penetapan harga tandan buah segar (TBS).

Selain itu, dibahas juga sejumlah hal terkait pengelolaan aset daerah, pendampingan penyusunan rancangan peraturan daerah (legal drafting), hingga penanganan peredaran dan penyalahgunaan narkotika.

Komisi I DPRD Provinsi Riau berharap terjalinnya sinergi dan kolaborasi antara legislatif dan Kejati dalam penyelesaian berbagai persoalan tersebut sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Menanggapi hal itu, Kajati Riau Akmal Abbas menyatakan komitmennya untuk mengoptimalkan peran kejaksaan dalam menyelesaikan isu-isu yang diangkat. Kajati menegaskan bahwa setiap langkah penyelesaian akan dilakukan melalui pendekatan hukum yang adil dan berpihak pada kepentingan masyarakat. Hal tersebut dilakukan demi mendukung kemajuan daerah.

Kunjungan ini menegaskan pentingnya sinergi antara lembaga legislatif dan aparat penegak hukum dalam menjaga ketertiban, mendukung pembangunan, serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel di Provinsi Riau. ***