Kampus Politeknik Bengkalis Dialihkan Statusnya ke Negeri dan Asetnya Diambil Negara, tetapi SDM-nya tidak Ikut Dinegerikan

BENGKALIS, POTRETNEWS.com — Sebanyak 21 Dosen dan 26 Tenaga Kependidikan (Tendik) Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Politeknik Negeri Bengkalis (Polbeng) menggelar aksi solidaritas menuntut pengangkatan status menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Aksi solidaritas yang digelar, Kamis (15/5/25) bertempat di depan Gedung Direktorat Polbeng, dan dihadiri oleh Wakil Direktur bidang Akademik, Romadhoni, sebagai bentuk dukungan terhadap perjuangan ini.

Dosen dan tendik yang menggelar aksi ini adalah eks dosen dan tendik tetap Yayasan Bangun Insani (YBI), yayasan yang mengelola Polbeng saat masih berstatus swasta. Nama-nama mereka sudah termaktub dalam dokumen Berita Acara Serah Terima (BAST) Sumber Daya Manusia nomor 168/D/T/2011 dan 014/YBI/BKS/UM/02/2011 tanggal 9 Februari 2011, pada saat penyerahan SDM dari YBI kepada pemerintah melalui Menteri Pendidikan Nasional, Muhammad Nuh, saat itu.

“Kampus dialihkan statusnya ke negeri (PTN), asetnya diambil alih oleh negara, tetapi ternyata SDM nya tidak dinegerikan (PNS). Sampai sekarang itu masih menjadi permasalahan besar di perguruan tinggi negeri baru (PTNB) di seluruh Indonesia,” ungkap salah seorang dosen sekaligus Wakil Ketua Ikatan Lintas Pegawai (ILP) Polbeng, Erwen Martianis seperti dilansir Pekanbarupos.co.

“Jika Pemerintah memiliki political will, mudah saja, preseden baiknya sudah ada saat Universitas Trunojoyo Madura, Universitas Malikussaleh Aceh, dan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Banten dialihkan status dari PTS menjadi PTN pada saat pemerintahan KH. Abdurrahman Wahid – Megawati Soekarno Putri. Saat itu SDM ketiga PTS tesebut langsung diangkat menjadi PNS tanpa proses yang rumit,” tambah Abdul Malik Ahmad, Ketua ILP Polbeng.

Dijelaskan, bahwa pihaknya sudah lebih 14 tahun berjuang bersama. Awalnya hanya 5 PTNB, kemudian menjadi 7b PTNB, lalu 13 PTNB, hingga 35 PTNB. Pihaknya mengaku sudah menemui berbagai pihak di Kementerian Pendidikan, Kemensetneg, Sekkab, Kemenpan RB, Kementerian PMK, DPR RI, DPD RI, dan pihak terkait lainnya.

“Terakhir pada Maret 2025 lalu, salah seorang anggota ILP Pusat bersama salah satu rektor PTNB sudah berbicara langsung dengan Presiden RI, Prabowo Subianto, saat pertemuan Presiden dengan Pimpinan PTN seluruh Indonesia di Istana Negara. Namun demikian, proses ini masih jalan di tempat,” jelas imbuh Malik.

Sementara itu, Romadhoni menyatakan dukungannya atas aksi tersebut, “Mudah-mudahan perjuangan rekan-rekan PPPK BAST mendapatkan hasil yang sesuai dengan harapan,” harapnya.

Dari informasi yang dihimpun, setelah aksi serentak yang dilakukan oleh 35 PTNB se-Indonesia pada hari ini, nantinya akan ada aksi lanjutan di Jakarta pada tanggal 21 Mei 2025, dimana dosen dan tendik 35 PTNB akan melakukan aksi bersama di depan istana negera, dengan harapan aspirasi dari PPPK ini didengar dan ditanggapi pemerintah. ***

Editor:
Roy Pribadi