Protes Tagihan Rp56 Miliar belum Dibayar, Kontraktor Segel RS Madani Pekanbaru

PEKANBARU, POTRETNEWS.com — Sejumlah kontraktor melakukan aksi penyegelan dan pemadaman listrik di Rumah Sakit (RS) Madani, Senin (5/5/2025), sebagai bentuk protes atas tagihan pekerjaan senilai Rp56 miliar yang belum dibayarkan Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru sejak 2022 hingga 2024.

Berdasarkan pantauan GoRiau.com, para kontraktor sempat melakukan negosiasi dengan mantan Pelaksana Tugas (Plt) Direktur RS Madani, Drg Aznar, di ruang kerjanya. Namun, Aznar menyatakan dirinya sudah tidak lagi menjabat sejak 30 April 2025 karena masa tugasnya telah berakhir. Hingga kini, RS Madani belum memiliki pimpinan baru karena Wali Kota Pekanbaru, Agung Nugroho, belum menunjuk pengganti.

Ketidakjelasan ini membuat para kontraktor menuntut tanggapan langsung dari Wali Kota Pekanbaru. Namun, Agung Nugroho disebut sedang berada di Jakarta dan belum memberikan respon atas permasalahan tersebut.

"Sudah tiga tahun kami menunggu, tapi tidak ada kepastian. Barang dan material sudah kami serahkan, tapi pembayaran tidak pernah kami terima," ujar salah seorang kontraktor saat menyegel ruang-ruang pelayanan di RS Madani seperti dilansir GoRiau.com.

Dalam aksi tersebut, para kontraktor menyampaikan lima tuntutan utama, yakni:

1. Meminta pertanggungjawaban Wali Kota Pekanbaru sebagai pimpinan tertinggi untuk menganggarkan dan membayarkan seluruh pekerjaan yang telah dilaksanakan di RS Madani sejak 2022 hingga 2024.

2. Meminta Direktur RS Madani yang baru, apabila telah ditunjuk, untuk segera melunasi pembayaran terhadap pekerjaan yang sudah selesai.

3. Melarang pihak RS Madani menggunakan barang dan material yang telah diserahkan oleh kontraktor selama pembayaran belum dilakukan.

4. Mengancam akan menduduki RS Madani jika tidak ada respon dalam waktu yang ditentukan.

5. Akan menarik atau membongkar barang dan pekerjaan yang telah diselesaikan apabila tidak ada kepastian pembayaran dalam batas waktu yang diberikan.

Aksi ini menandai ketegangan antara pihak kontraktor dan Pemko Pekanbaru yang hingga kini belum memberikan solusi konkret. ***

Editor:
Roy Pribadi