Doli Kurnia Tegur Keras Dirjen Kemendagri Agus Fatoni karena Buruknya Cara Berkomunikasi
Kolase Ahmad Doli Kurnia (kiri) dan Agus Fatoni.JAKARTA, POTRETNEWS.com — Anggota Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia menegur Dirjen Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Agus Fatoni. Menurutnya, Agus Fatoni adalah contoh pejabat yang memiliki cara berkomunikasi buruk dalam pemerintahan.
Agus Fatoni adalah Dirjen Keuangan Daerah yang pernah merangkap Penjabat Gubernur Sumatera Utara. Dia dilantik sebagai Pj Gubernur Sumut dari 24 Juni 2024 hingga 20 Februari 2025. Sementara Doli anggota legislatif yang berasal dari daerah pemilihan (Dapil) Sumut III.“Ini kan Bapak dulu diangkat jadi penjabat-penjabat kepala daerah ya. Jadi saya mau menyampaikan iya kalau kita komunikasi itu tolong direspons,” kata Doli dalam rapat Komisi II bersama Kemendagri di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, dikutip dari Kumparan.com, Kamis (24/4).Sehingga, Doli melanjutkan, saat itu harus menelepon Menteri Dalam Negeri dulu, baru bisa sambung ke Pak Dirjen. Dia menyesalkan sikap Dirjen Agus Fatoni yang terkesan --- Doli yang menelpon --- ingin mendapat sesuatu. Suasana Rapat DPR RI dan Dirjen Keuangan Daerah (ist)Rapat dengar pendapat DPR RI dengan Kementerian Dalam Negeri cukup panas.Doli Kurnia, politisi Golkar yang sekaligus Wakil Ketua Baleg DPR itu mengatakan, Pilkada di Sumut masih menyisakan permasalahan yakni tidak adanya Ketua DPRD definitif. Namun, ia tak menyinggung daerah mana yang ia maksud.“Dan Pak Dirjen biar bapak tahu, sampai sekarang belum selesai urusannya, bayangin ada satu daerah yang sudah enam bulan setelah Pilkada enggak ada Ketua DPRD-nya,” tuturnya.Bahkan, Doli mengungkap ada satu daerah yang enam bulan pasca Pilkada masih belum memiliki Ketua DPRD yang pasti. Masalahnya hanya karena persoalan administratif yang dibiarkan bersifat larut-larut."Sampai sekarang belum selesai. Bayangin, enam bulan daerah itu tanpa Ketua DPRD. Ini harusnya jadi perhatian serius Kemendagri," tegas politisi Golkar itu.Doli berharap Kemendagri lebih terbuka dalam mewujudkan komunikasi dengan DPR sebagai mitra kerja. Dia mengingatkan fungsi pengawasan dan kemitraan bukan untuk mencari-cari kesalahan."Namanya juga mitra. Kalau kita komunikasi, itu untuk mencari solusi, bukan mencari masalah. Jadi enggak usah khawatir, kita enggak minta-minta kok sama bapak-bapak ini," tutupnya.(dbs)***Editor:
Roy Pribadi
























