PEKANBARU, POTRETNEWS.com — Berdasarkan data Kementerian Tenaga Kerja, selama dua bulan pertama tahun 2025, dari 15 provinsi ternyata Riau menjadi penyumbang terbanyak kedua Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Begini komentar Gubernur Riau Abdul Wahid menanggapi hal tersebut.
Menurut Gubernur Riau, ribuan pekerja yang kena PHK di wilayahnya kebanyakan berasal dari perusahaan kelapa yang beroperasi di Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil).
"PHK itu akibat dari tersedianya bahan baku (kelapa, red). Setelah saya cek ke lapangan bukan semata-mata karena pengaruh ekspor, tapi produksi buah kelapa itu yang menurun," kata Abdul Wahid, Selasa (8/4/25).
Diakuinya, permasalahan PHK terjadi karena produksi kelapa yang menurun drastis. Biasanya, imbuh Gubernur Riau, produksi 1 hektar mencapai 10 ribu buah. Namun saat ini produksinya turun drastis hingga mencapai 50 persen."Biasa satu hektar sekitar 10 ribu kepala setiap panen. Sekarang tinggal empat hingga lima ribu saja, atau hampir lima puluh persen turun," kata Abdul Wahid.Gubernur Riau juga menyebutkan, penyebab turunnya produksi kelapa dikarenakan usia tanam kelapa yang saat rata-rata sudah 30 hingga 40 tahun. Karena itu, tentu akan berpengaruh terhadap produksi. Artinya, produksinya tak maksimal.
Menurut Gubernur Riau, terjadinya penurunan produksi kelapa bukan hanya terjadi di lahan milik perusahaan. Tapi juga milik rakyat. Hal itu juga dipangaruhi kondisi alam yang tidak stabil."Saya lihat di lapangan rata-rata kelapa rakyat belum ada
replanting karena usia 30, 34. Bahkan ada yang 40 tahun juga belum diremajakan, dan ada juga akibat perubahan kondisi alam menyebabkan produktivitas terganggu karena selama ini tata kelolanya tradisional," kata Abdul Wahid.Untuk tahap awal, kata Gubernur Riau, pihaknya akan memanggil perwakilan dari pemerintah di Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Inhil dan pihak perusahaan. Salah satunya untuk mencari solusi dan mengajak tetap menjual panen kelapa ke dalam negeri agar tak berdampak PHK."Saya akan memanggil Pemkab Inhil dan pihak perusahaan yang menyebabkan terjadi PHK. Nanti kita cari jalan keluarnya, yang paling penting adalah mengajak tetap jual kelapa dalam negeri agar tidak terjadi PHK besar-besaran," kata Abdul Wahid.Seperti diketahui, jumlah PHK dari perusahaan Sambu Grup sendiri mencapai 3 ribuan orang. Namun, sekitar 700-an pekerja sudah diperkerjakan kembali oleh perusahaan.
"Di PT Pulau Sambu itu hampir 2 ribu lebih, hampir 3 ribu (di PHK, red). Tapi sudah ditarik untuk dipekerjakan kembali sekitar 700-an. Kalau yang besar (PHK) itu PT Sambu saja. Kalau yang lain hanya ritel biasa saja," kata Abdul Wahid.
Berikut ini adalah urutan jumlah penyumbang PHK berdasarkan provinsi dalam dua bulan pertama tahun 2025.1. Jawa Tengah sebanyak 10.677 orang2. Riau sebanyak 3.530 orang3. Jakarta sebanyak 2.650 orang4. Jawa Timur sebanyak 978 orang5. Banten sebanyak 411 orang6. Bali sebanyak 87 orang7. Sulawesi Selatan sebanyak 77 orang8. Kalimantan Tengah sebanyak 72 orang9. Kepulauan Riau sebanyak 67 orang10. Sumatra Selatan sebanyak 25 orang11. Jawa Barat sebanyak 23 orang12. Sulawesi Tenggara sebanyak 6 orang13. Bangka Belitung sebanyak 3 orang14. Sumatra Utara sebanyak 2 orang15. Sumatra Barat sebanyak 2 orang.***
Editor:Muhammad Amin Nasution 
Gubernue Riau Abdul Wahh saat diwawancarai wartawan terkait Provinsi Riau termasuk urutan kedua penyumbang PHK di Indonesia berdasarkan data Kementerian Tenaga Kerja dalam dua bulan pertana tahun 2025.
