Keuangan Pemprov Riau Alami Krisis, Ini Kata Gubernur Riau Abdul Wahid

PEKANBARU, POTRETNEWS.com — Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau mengalami krisis keuangan. Saat ini, selain defisit anggaran sebesar Rp1,5 triliun, Pemprov Riau juga menanggung tunda bayar kegiatan yang mencapai lebih dari Rp 2,2 triliun. Kondisi ini tentunya membuat Gubernur Riau Abdul Wahid pusing tujuh keliling

Pada rapat pembahasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang digelar di Balai Serindit Gedung Daerah, Pekanbaru, pada Rabu (12/3/25), Gubernur Riau mengaku belum pernah melihat tunda bayar sebesar itu sepanjang sejarah Riau. Katanya, tunda bayar biasanya hanya berkisar Rp200 miliar hingga Rp250 miliar. Gubernur Riau menilai bahwa masalah ini terjadi karena tata kelola pemerintahan yang tidak berjalan sesuai aturan.

"Hari ini terjadi tunda bayar yang begitu besar. Saya belum pernah menemukan tunda bayar Rp2,2 triliun. Biasanya Rp200 miliar, Rp250 miliar. Belum pernah sejarah Provinsi Riau yang membuat saya pusing tujuh keliling. Di mana mau dicari duitnya?" kata Abdul Wahid.

Terkait kondisi itu, Gubernur Riau mempertimbangkan memangkas Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemprov Riau.

Menurut Gubernur Riau, selain TPP, pengurangan anggaran juga akan dilakukan pada biaya perjalanan dinas, konsumsi rapat, serta sewa gedung untuk kegiatan seremonial dan Focus Group Discussion (FGD).

Dijelaskannya, belanja pegawai di Riau telah mencapai 38 persen dari total anggaran. Padahal seharusnya tidak melebihi 30 persen.

Gubernur Riau menyebutkan, TPP merupakan tambahan di luar gaji yang seharusnya diberikan berdasarkan beban kerja, bukan sekadar formalitas. Setiap bulan, Pemprov Riau mengeluarkan Rp 85 miliar untuk membayar TPP.

Disampaikan, dengan kondisi keuangan yang sulit, kebijakan pemangkasan ini dianggap sebagai langkah rasional agar bebas fiskal tidak semakin berat.

"Kita harus rasional. Kalau situasi keuangan normal, tentu tidak masalah. Tapi kalau terus seperti ini, Riau bisa bangkrut. Saya tidak mau daerah ini gagal,” demikian pernyataan Abdul Wahid.***

Editor:
Muhammad Amin Nasution