Gubernur Riau akan Percepat Pembangunan dan Perbaikan Infrastruktur di Berbagai Daerah

PEKANBARU, POTRETNEWS.com — Pembangunan dan perbaikan infrastruktur jalan dan jembatan di berbagai daerah Provinsi Riau akan dipercepat. Hal itu sesuai dengan komitmen Gubernur Riau, Abdul Wahid.

Pada rapat bersama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Riau, Selasa (4/3/25), Gubernur Riau menekankan pentingnya penyelesaian proyek-proyek strategis yang mendukung konektivitas dan perekonomian masyarakat. Menurut Gubernur Riau, salah satu fokus utama adalah pembukaan akses Jalan Lintas Pesisir Sinaboi-Dumai. Jalan lintas tersebut akan menghubungkan Kabupaten Rokan Hilir dengan Kota Dumai.

Gubernur Riau mengaku bahwa jalan lintas tersebut sangat penting untuk memperlancar arus barang dan orang di wilayah pesisir.

"Kita ingin ada perencanaan yang matang untuk membuka akses Jalan Sinaboi-Dumai. Ini penting untuk menunjang konektivitas di wilayah pesisir Riau," kata Abdul Wahid.

Bukan itu saja. Gubernur Riau juga menargetkan penyelesaian perbaikan Jalan Kuala Kampar di Pelalawan, yang rusak akibat terjangan ombak Bono. Hal ini mengingat kawasan tersebut memiliki potensi wisata besar, infrastruktur yang memadai menjadi kebutuhan mendesak.

"Jalan Kuala Kampar harus segera dituntaskan. Ombak Bono adalah daya tarik wisata kita. Jangan sampai akses ke sana justru menyulitkan wisatawan," kata Abdul Wahid.

Seperti diketahui, kondisi sejumlah jembatan yang mangkrak pengerjaannya di beberapa daerah, tak luput dari sorotan Gubernur Riau. Seperti Jembatan Panglima Sampul di Sungai Perumbi, Kepulauan Meranti. Termasuk juga jembatannyang ada di Kota Dumai, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Indragiri Hulu, dan Kabupaten Kuantan Singingi.

"Jembatan yang putus atau mangkrak harus segera diperbaiki agar bisa difungsikan kembali. Termasuk Jembatan Sei Rokan II di Ujung Batu, ini harus dikoordinasikan dengan baik supaya bisa fungsional dan dapat digunakan," kata Abdul Wahid.

Ditegaskannya, walaupun pemerintah sedang melakukan efisiensi anggaran, namun proyek infrastruktur prioritas tidak boleh terdampak. Sebab, program yang berkaitan langsung dengan kepadatan ekonomi dan mobilitas masyarakat, tetap harus berjalan.

"Kami akan mencari solusi jika anggaran kurang, mana yang harus dipotong, mana yang ditunda, dan mana yang harus segera disegerakan," kata Abdul Wahid.***(Adv)