Pemprov Riau akan Libatkan BUMD untuk Salurkan Minyak Goreng Subsidi Merek ”MinyaKita”

<b>Pemprov Riau akan Libatkan BUMD untuk Salurkan Minyak Goreng Subsidi Merek ”MinyaKita”</b>

Salah seorang pedagang eceran yang menjual minyak goreng subsidi merk MinyaKita/i>

Jum'at, 28 Februari 2025 22:41 WIB

PEKANBARU, POTRETNEWS.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau akan melibatkan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam menyalurkan minyak goreng merk MinyaKita. Hal ini mengingat karena saat ini minyak goreng subsidi tersebut dijual pedagang di pasaran jauh lebih tinggi dari Harga Eceran Tertinggi (HET).

Hal itu disampaikan Asisten II Sekretariat Daerah Provinsi Riau, Job Kurniawan di Pekanbaru, Jumat (28/2/25). Menurut dia, seharusnya minyak goreng merk MinyaKita ukuran satu liter dipatok seharga Rp 15,700. Tapi kenyataannya di lapangan, banyak pedagang eceran yang menjualnya jauh tinggi dari HET.

Terkait itu, Pemprov Riau akan menggesa BUMD di bidang pangan turun langsung dalam penyalurannya. Dengan begitu, diharapkan harga minyak goreng merk MinyaKita tetap terkontrol.

"Pemprov Riau bersama Bulog, Polda akan menggesa BUMD kita untuk berada di pasar-pasar, sehingga kita edarkan ke masyarakat sesuai HET," ujarnya.

Disampaikan, Pemprov Riau juga sedang mengkaji skema pendistribusian agar minyak goreng subsidi lebih mudah diakses oleh para pengecer. Harapannya, masyarakat dapat belanja dengan mudah tanpa adanya permainan harga.

"Kami sudah berkoordinasi dengan Disperindag Kota, sudah dipersiapkan juga distributor di pasar-pasar, sehingga para pengecer mudah mendapatkan barang dan menjual produknya ke masyarakat sesuai HET," kata Job Kurniawan.

"Kami juga sudah berdiskusi dengan distributor, agar ada distributor yang sering ke pasar, menyalurkan langsung kepada para pengecer, sehingga bisa dijual sesuai HET," sambung Job Kurniawan.

Menurut Job Kurniawan, dengan adanya keterlibatan BUMD, diharapkan harga minyak goreng subsidi tersebut dapat kembali normal dan masyarakat bisa mendapatkan haknya sesuai kebijakan pemerintah.

Pastinya, sebut Job Kurniawan, Pemprov Riau akan terus mengawal proses pendistribusian barang, sehingga tidak terdapat permainan harga di pasaran.***

Editor:
Muhammad Amin Nasution

Kategori : Pemerintahan, Riau
wwwwww
www.amsi.or.id