Hasil Periode 2014-2026, Riau Peroleh Dana Pengembangan Lingkungan Hidup Sebesar Rp 32,8 Miliar

PEKANBARU, POTRETNEWS.com — Untuk hasil periode tahun 2014 hingga tahun 2026, Provinsi Riau memperoleh dana pengembangan lingkungan hidup sebesar US$ 2.065.102 (2,07 juta) atau sekira Rp 32,8 miliar dari pembayaran berbasis hasil (RBP) dari REDD+ (Reducing Emission from Deforestation and forest Degradation).

Seperti diketahui, REDD+ adalah upaya dari Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk memberikan insentif kepada negara berkembang yang mampu mengurangi emisi karbon yang berasal dari deforestasi dan degradasi hutan. "Dana 2,07 juta dolar AS itu diperoleh Riau berdasarkan perhitungan kinerja Pemerintah Provinsi (Pemprov, red) Riau dalam menurunkan emisi gas rumah kaca (GRK) sehingga dapat dinilai dan dikembalikan dalam bentuk pendanaan dan program di daerah," kata Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Riau, Taufiq Oesman Hamid dalam keterangan diterima di Pekanbaru, Sabtu (7/12/24).

Menurut Taufiq Oesman Hamid, beberapa waktu terakhir ini Pemprov Riau melalui Bafan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Riau rutin menggelar rapat untuk memperkuat dan mempercepat pelaksanaan arsitektur REDD+ Provinsi Riau.

Dikatakan, dengan tersedianya arsitektur tersebut maka semua kinerja pemerintah daerah dalam menekan emisi GRK dapat dinilai dan dikembalikan dalam bentuk pendanaan dan program di daerah.

"Untuk mendukung percepatan perolehan dana tersebut, Riau sudah menyiapkan proposal kegiatan di Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) Pusat," kata Taufiq Oesman Hamid.

Sementara itu, Ketua Delegasi UN-REDD Annete Wallgren menyampaikan bahwa UN-REDD dan Pemprov Riau melalui Dinas LHK Provinsi Riau telah memulai tahapan readiness untuk memperkuat arsitektur REDD+ Provinsi Riau.

Menurut Annete Wallgren, sampai saat ini, tahapan tersebut sudah berproses dan baru terfokus pada sektor lingkungan hidup dan kehutanan.

"Selain fokus di sektor lingkungan hidup dan kehutanan, perlu dukungan dari sektor-sektor lain seperti sektor pangan, pertanian, perkebunan, kelautan, transportasi dan sektor lanskap lain," kata Annete Wallgren.

Sebab program REDD+ ini menyentuh multisektor, peranan dan komitmen pemerintah dan pemerintah daerah dalam mengarahkan keberlanjutan program-program ke depan.

Diakuinya, Riau merupakan satu dari 31 provinsi yang memperoleh dana yang sama, yang totalnya mencapai US$ 93,4 juta itu se-Indonesia .

Dipaparkannya, Provinsi Papua memperoleh sebesar US$ 5.137.209 (5,14 juta), Kalimantan Tengah US$ 5.137.209 (5,14 juta), Kalimantan Timur US$ 4.691.093 (4,69 juta) dan Sumatera Barat tertinggi keempat yakni sebesar US$ 3.587,043 (3,59 juta).

Menurut Annete Wallgren, beberapa agenda dan target keluaran rencana UN-REDD ditahun 2025 di antaranya kick off meeting including stakeholders di level Provinsi Riau pada Januari 2025, kemudian akan ditindaklanjuti dengan project launching national level pada February 2025. Seterusnya akan dilanjutkan dengan penyiapan dokumen STRADA, FREL, BSM berstandar internasional.***

Editor:
Muhammad Amin Nasution