Bamsoet Ingatkan Aparat Hukum tak Langsung Periksa Tenaga Medis atau Nakes yang Diduga Berbuat Melanggar Hukum

p>PEKANBARU, POTRETNEWS.com - Aparat hukum diingatkan agar tidak langsung memeriksa tenaga medis atau tenaga kesehatan (nakes) yang diduga melakukan perbuatan melanggar hukum dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan yang dapat dikenai sanksi pidana.

Hal itu disampaikan Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesoia (MPR-RI), Bambang Soesatyo, seusai menerima Perhimpunan Dokter Spesialis Bedah Plastik Rekonstruksi dan Estetik Indonesia (PERAPI), di Jakarta, Rabu (10/7/24).

Dalam pertemuan itu hadir antara lain Irene Sakura Rini, Qoory Haly, Fernita Leo, Edy Dwi Martono, Jeremia O Sitorus, Mahatma Mahardika, dan Eka Prasetyo Nabit Musafi.

Menurutnya, aparat hukum baru boleh memeriksa tenaga medis atau nakes bila sudah ada rekomendasi dari Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI), sambil pemerintah menyusun aturan turunan bentuk dari Majelis yang diamanatkan dalam UU No. 17/2023 tentang Kesehatan.

Disampaikannya, Pasal 308 ayat 1 UU No. 17/2023 tentang Kesehatan menyebutkan tenaga medis atau tenaga kesehatan yang diduga melakukan perbuatan yang melanggar hukum dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan yang dapat dikenai sanksi pidana, terlebih dahulu harus dimintakan rekomendasi dari Majelis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 304.

"Begitupun dalam pasal 308 ayat 2, tenaga medis dan tenaga kesehatan yang dimintai pertanggungjawaban atas tindakan/perbuatan berkaitan dengan pelaksanaan pelayanan kesehatan yang merugikan pasien secara perdata, harus dimintakan rekomendasi dari Majelis sebagaimana dimaksud dalam pasal 304," ujar Bamsoet dalam keterangannya, Rabu (10/7/24), dilansir detik.com.

Agar tidak ada lagi terjadi kesalahpahaman di lapangan, kata Bamsoet, Mahkamah Agung, Polri, dan Kejaksaan Agung bisa mengeluarkan Surat Edaran kepada masing-masing instansinya terkait prosedur penyelesaian hukum terhadap sengketa medis yang melibatkan tenaga medis dan tenaga kesehatan.

"Kehadiran UU No. 17/2023 sudah dengan tegas melindungi tenaga kesehatan dan tenaga medis. Apabila dilaporkan oleh pasien karena diduga melakukan tindakan melawan hukum, aparat penegak hukum tidak boleh serta merta melakukan pemeriksaan. Namun harus meminta rekomendasi terlebih dahulu kepada Majelis. Majelis tersebut yang nantinya akan melakukan pemeriksaan lalu memberikan rekomendasi dapat atau tidaknya dilakukan pemeriksaan hukum," jelas Bamsoet.

Diterangkannya, selain itu juga diperlukan dukungan dari para advokat yang menjadi kuasa hukum bagi para pihak yang bersengketa. Advokat bisa memberikan nasihat hukum yang konstruktif dalam proses penegakan hukum terhadap tenaga medis dan tenaga kesehatan.

"Menyerahkan terlebih dahulu sengketa kepada MKDKI bukan berarti tenaga medis dan tenaga kesehatan bisa bebas begitu saja" kata Bamsoet.

Sejauh ini, imbuhnya, MKDKI sudah profesional menjalankan tugasnya. Putusan inkrah MKDKI perihal pelanggaran non-kompetensi yang diputus bersalah pada 2020-2023, mencatat ada 34 dokter yang diputus melanggar disiplin kedokteran. Terdiri dari 23 dokter spesialis dan 11 dokter umum.***

Editor:
Muhammad Amin Nasution