Mendagri Dikabarkan Tunjuk Risnandar Mahiwa sebagai Pj Wali Kota Pekanbaru, Dilantik Kamis Lusa

Risnandar Mahiwa

Selasa, 21 Mei 2024 16:02 WIB

PEKANBARU, POTRETNEWS.com — Pejabat Eselon II di lingkungan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bakal menggantikan jabatan Muflihun sebagai Penjabat (Pj) Wali Kota Pekanbaru yang segera berakhir, pada 22 Mei 2024.

Nama Risnandar Mahiwa disebut bakal menjadi Pj Wali Kota Pekanbaru. Satu nama ini menangkis seluruh nama yang sebelumnya telah diusulkan oleh DPRD Pekanbaru dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau kepada pemerintah pusat.

Pemprov Riau mengusulkan tiga nama untuk Pj Wako Pekanbaru yakni, Eva Revita, Emri Juli Arnis dan Indra Pomi Nasution. Sementara DPRD Pekanbaru mengusulkan Sekretaris DPRD Hambali ke Kemendagri.

Penjabat (Pj) Gubernur Riau SF Hariyanto membenarkan pejabat yang akan dilantik menjadi Pj Wali Kota Pekanbaru tersebut berasal dari unsur OPD kementerian.

"Dari kementerian, lusa (Kamis) kita lantik. Gubernur yang lantik langsung," kata Pj Gubri, Selasa (21/5/2024) dilansir dari riauonline.co.id.

Pemprov Riau menunggu salinan resmi untuk penunjukan Pj Wali Kota Pekanbaru yang sudah disetujui Pemerintah Pusat. Namun, jika surat salinan penunjukan penjabat tersebut belum turun sampai akhir masa jabatan, maka akan ditunjuk Pelaksana Harian (Plh).

Risnandar Mahiwa merupakan Direktur Organisasi Kemasyarakatan Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri. Ia merupakan Magister Administrasi Pemerintahan Daerah IPDN (2009).

Risnandar menjabat Kepala Bagian Umum Sekretariat Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum sejak 2018 hingga sekarang. Sebelum itu, ia pernah menjabat Kepala Bagian Perencanaan Sekretariat Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum periode 2016-2018.

Ia juga menjadi Kepala Sub Bagian Penyusunan Anggaran dan Program Bagian Perencanaan Sekretariat Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum periode 2014-2016 dan Kepala Sub Bagian Penyusunan Anggaran dan Program Bagian Perencanaan Sekretariat Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik periode 2012-2014.***

Editor:
Muhammad Amin Nasution