Komisi V DPRD Riau Kunker ke DPRD DKI Jakarta, Bahas Strategi Pengawasan Bantuan Hibah

JAKARTA, POTRETNEWS.com — Dalam rangka mendapatkan informasi lebih dalam terkait "Strategi dan Inovasi serta pengawasan DPRD pada kegiatan bantuan hibah ke daerah pemilihan (Dapil)", Komisi V DPRD Provinsi Riau melakukan kunjungan kerja (kunker) ke DPRD Provinsi DKI Jakarta, Selasa (27/02/2024).

Kunjungan ini dipimpin oleh Ketua Komisi V DPRD Provinsi Riau Robin P Hutagalung, didampingi Wakil Ketua Komisi V DPRD Provinsi Riau Karmila Sari, Sekretaris Komisi V DPRD Provinsi Riau Syamsurizal, serta Anggota Komisi V DPRD Provinsi Riau lainnya, staf, dan tenaga ahli.

Rombongan Komisi V DPRD Provinsi Riau diterima oleh Penjabat setempat beserta jajarannya, di Ruang Bapemperda DPRD Provinsi DKI Jakarta.

Komisi V DPRD Provinsi Riau yang membidangi Bidang Kesejahteraan Rakyat tentunya memiliki program-program strategis, diantaranya bantuan hibah ke daerah pemilihan (Dapil), yang mana program ini bertujuan mendukung kegiatan penting bagi kesejahteraan rakyat di wilayah dimaksud.

Pentingnya strategi, inovasi dan pengawasan yang efektif dari DPRD terkait program atau kegiatan bantuan hibah ke Daerah Pemilihan (Dapil).

Komisi V DPRD Provinsi Riau menyoroti mengenai strategi efektif dalam penyaluran bantuan hibah ke Dapil agar dapat dipastikan tersalurkan secara tepat, inovasi pelaksanaan program bantuan hibah demi efisiensi dan berdampak langsung pada pembangunan, peranan pengawasan DPRD juga disuarakan supaya memastikan akuntabilitas dan transparansi dalam penggunan dana hibah.

Langkah-langkah konkret turut menjadi bahasan penting yang harus dilakukan DPRD untuk mengatasi risiko-risiko agar tidak bersinggungan dengan hukum, studi kasus yang terjadi di masa lampau menjadi kendala utama yang sering dihadapi di lapangan.

Diskusi lebih lanjut mendorong DPRD Provinsi Riau untuk dapat meningkatkan kinerja dalam hal strategi, inovasi dan supervisi terkait pengelolaan dana hibah.

Dalam giat sharing informasi ini dicapai hal penting, yakni transparansi, akuntabilitas, serta peran masyarakat juga diharapkan demi terwujudnya pembangunan lokal melalui pemanfaatan dana hibah yang efektif.***(Adv)