PEKANBARU, POTRETNEWS.com — Lembaga Adat Melayu (LAM) Riau menggelar Temu Gagas Masyarakat Adat Melayu Riau 2023, Selasa (14/11/2023). Kegiatan yang berlangsung di Balairung Tennas Efendy, dilaksanakan usai terselenggaranya Musyawarah Kerja (Musker) LAM Riau yang digelar Senin (13/11/2023) kemaren.
Hadir dalam kesempatan itu, Asisten I Setdaprov Riau H Masrul Kasmy, anggota DPRD Riau Dr Hj Karmila Sari, Ketua MKA LAM Riau Datuk Seri H Raja Marjohan Yusuf, Ketua DPH LAM Riau Datuk Seri H Taufik Ikram Jamil, Pengurus LAM Riau Provinsi Riau dan pengurus LAM Riau Kabupaten/Kota se-Provinsi Riau.
Temu Gagas Masyarakat Adat ini bertujuan untuk mendengarkan semua keluhan masyarakat adat terkait konflik lahan yang terjadi di Provinsi Riau. Hal ini disampaikan Datuk H Tarlaili selaku Ketua Panitia Pelaksana.Ketua DPH LAM Riau Datuk Seri H Taufik Ikram Jamil dalam elu-eluannya menyebutkan, kegiatan ini suatu bentuk kerinduan pengurus LAM Riau Provinsi Riau dengan LAM Kabupaten/Kota dan masyarakat adat yang ada di Provinsi Riau untuk bersilaturahmi dan bertukar pikiran terkait kehidupan masyarakat adat Riau."LAM Riau sebagai perpanjangan tangan Pemerintah Provinsi Riau sudah seharusnya membina jalinan komunikasi dengan masyarakat ada yang ada di Provinsi Riau. Lewat pertemuan ini nantinya bisa mendapatkan solusi dari permasalahan adat yang terjadi di Riau," ucap Datuk Taufik Ikram.
Wakil Ketua Komisi V DPRD Riau, Dr Hj Karmila Sari MM dalam sambutannya mengatakan kalau lahan di Riau kini banyak "berderai". Untuk itu melalui pertemuan ini diharapkan permasalahan-permasalahan terkait lahan bisa terselesaikan dengan baik."Kami sebagai wakil rakyat akan selalu mengawal aspirasi masyarakat. Semoga dengan pertemuan ini banyak memberikan perubahan bagi masyarakat Provinsi Riau," ulas Karmila.Sementara, Asisten I Setdaprov Riau H Masrul Kasmy mengatakan, Pemerintah Provinsi Riau sudah membentuk tim tentang perselisihan tanah adat. Karena di Riau soal konflik pertanahan terbilang paling tinggi di Indonesia."Yang berperkara selalu perusahaan dengan masyarakat. Dan setiap perselisihan yang muncul, selalu masyarakat yang kalah. Ada lebih dari 80 kasus terkait konflik lahan di Riau. Jelas ini menjadi tugas berat pemerintah dalam mengatasi persoalan konflik lahan ini," ucap Masrul.Salah satu kasus besar pertanahan yang hingga kini belum terselesaikan adalah konflik lahan di Kerinci Kanan, Kabupaten Siak. Dimana PT Meridan Sejati Surya Plantation (MSSP) dengan masyarakat setempat saling klaim kepemilikan lahan.
"Dari permasalahan-permasalahan yang mencuat tersebut kita sampaikan kalau yang seringkali terjadi adalah janji yang tak terealisasikan atau bengak," katanya.Terkait banyaknya masalah pertikaian lahan ini, lanjut Masrul, Pemerintah Provinsi Riau sudah membentuk Tim Terpadu Percepatan Penyelesaian Konflik Tanah Adat/Ulayat di Provinsi Riau. Bahkan sudah diadakan rapat tindak lanjut permasalahan pertanahan di Provinsi Riau beberapa waktu lalu."Intinya, kami berkomitmen bagaimana persoalan ini terus kami perjuangkan ke tingkat lebih tinggi," tegasnya.Ketua Umum Majelis Kerapatan Adat LAM Riau, Datuk Seri H Raja Marjohan Yusuf dalam elu-eluannya mengatakan, LAM Riau sudah melakukan evaluasi terkait program-program kerja. "LAM Riau dalam kerjanya tidak sebatas seremonial belaka, akan tetapi juga menyelesaikan aduan masyarakat adat. Seperti sengketa lahan yang selalu muncul setiap tahun," papar Datuk Seri Marjohan.Temu Gagas Masyarakat Adat Melayu Riau ini diakhiri dengan dialog. Dimana masing-masing perwakilan masyarakat ada kabupaten/kita menyampaikan keluhannya terkait konflik lahan yang tak berkesudahan. ***
