POTRETNEWS.com — Pemerintah pusat melalui Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mulai menyalurkan Dana Bagi Hasil (DBH) perkebunan kelapa sawit ke 350 kabupaten penghasil kelapa sawit.
Total DBH yang akan disalurkan pada September hingga Desember 2023 sebesar Rp 3,4 triliun. Provinsi Riau merupakan penerima DBH sawit terbesar, yaitu Rp 83,13 miliar. Kedua, Sumut sebesar Rp 74,86 miliar. Ketiga, Kalimantan Barat mendapat Rp 65,66 miliar.
Lalu Kalimantan Tengah Rp 60 miliar, Sumsel Rp 51,2 miliar, Kabupaten Ketapang Rp 48,3 miliar, dan Kotawaringin Timur Rp 46,48 miliar. Selanjutnya Kalimantan Timur Rp 43,4 miliar, Kabupaten Rokan Hilir Rp 39,3 miliar, dan Jambi Rp 38,33 miliar.Sebagai informasi, penyaluran DBH perkebunan sawit tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 91 Tahun 2023 yang ditandatangani Sri Mulyani pada Jumat (8/9/2023).Gubernur Riau H Syamsuar menyambut antusias kabar baik tersebut. Menurutnya, pembagian DBH sawit merupakan hasil perjuangan dengan para gubernur khususnya daerah penghasil sawit di Indonesia. ”Ini surat kami kepada Gubernur produsen kelapa sawit di Indonesia,” kata Syamsuar, Ahad (17/9/2023).
Meski begitu, mantan Bupati Siak dua periode ini akan lebih banyak bicara mengenai kelanjutan penyaluran DBH sawit bersama para kepala daerah penghasil sawit lainnya di Indonesia.”Mudah-mudahan ada diskusi lebih lanjut antara gubernur penghasil sawit dengan Kementerian Kesehatan agar hasil yang diperoleh sesuai dengan potensi daerahnya masing-masing,” kata Syamsuar, dilansir
kompas.com.Sebagai informasi, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), luas perkebunan kelapa sawit Indonesia akan mencapai 14,99 juta hektar (ha) pada tahun 2022. Provinsi Riau merupakan provinsi penghasil kelapa sawit utama di Indonesia dengan luas sebesar 2,86 juta ha atau 19 persen dari total luas lahan kelapa sawit di Indonesia.Kedua, Kalimantan Barat di peringkat kedua dengan luas perkebunan kelapa sawit 2,01 juta ha. Ketiga, Kalimantan Tengah yang memiliki perkebunan kelapa sawit seluas 1,84 juta ha.Terkait besaran DBH sawit ideal yang bisa diterima Riau, Syamsuar mengaku belum bisa memastikannya. Pasalnya, menurut Syamsuar, pemerintah pusat tidak pernah melibatkan pengambil kebijakan di daerah penghasil sawit terkait penghitungan DBH sawit.
”Kami belum tahu idealnya seperti apa karena kami tidak pernah diajak menghitung. (Kami tidak tahu) rumusnya apa dan bagaimana,” kata Syamsuar.Oleh karena itu, Syamsuar berharap pemerintah pusat bisa lebih terbuka soal DBH sawit. Dengan demikian, apa yang diperjuangkan para kepala daerah penghasil sawit bisa sesuai dengan harapan.”Namun kami berharap ada keterbukaan dari pemerintah pusat agar pemerintah kabupaten juga mengetahui perhitungannya seperti apa. Dengan begitu, kita bisa mencapai hasil yang diharapkan,” ujarnya.***
Editor:Abdul Roni 
