Pemkab Rokan Hilir Terima Rekomendasi DPRD Terkait LKPj TA 2022
Senin, 19 Juni 2023 11:20 WIB
Wakil Bupati Rohil Sulaiman menerima rekomendasi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati TA 2022 dalam sidang paripurna DPRD setempat. (F-ISTIMEWA)ROKAN HILIR, POTRETNEWS.com — Wakil Bupati Rokan Hilir (Rohil), Riau, H Sulaiman didampingi Sekretaris Daerah H Fauzi Efrizal hadir dalam sidang paripurna Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati TA 2022, Senin (19/6/23) di kantor DPRD setempat. Penyampaian LKPj Bupati TA 2022, sekaligus pemberian rekomendasi. Sidang paripurna dibuka Wakil Ketua DPRD Basiran Nur Efendi didampingi oleh dua wakil ketua dewan yakni; H Abdullah dan Hamzah.
Sementara Anggota DPRD Rohil yang hadir dari catatan sekwan sebanyak 30 dari 45 berbagai unsur fraksi-fraksi DPRD.Usai sidang paripurna, Wakil Bupati (Wabup) Sulaiman mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada pimpinan dan panitia pansus telah melakukan pembahasan sehingga mendapat rekomendasi. ”Rekomendasi LKPj 2022 wajib untuk ditindaklanjuti,” katanya.Lebih lanjut wabup mengatakan Pemkab Rohil Terus berkomitmen untuk meneruskan pembangunan secara berkelannjutan meskipun adanya saran maupun kritikan terhadap rekomendasi LKPJ 2022.Menurut penilaian wabup sinergitas antara Pemkab Rohil dan DPRD sangatlah penting sebagai sarana penunjang pembangunan. Selain itu sebagai chek and balance pemerintah daerah terwujud kelangsungan pembangunan. ”Terima kasih saran dan kritikan dari pimpinan dan anggota DPRD sehingga terwujudnya rencana pembangunan ke depan,” ucapnya.Sementara Wakil Ketua DPRD Rohil Basiran Nur Efendi mengatakan rekomendasi perlu ditindaklanjuti. Pasalnya, banyak sasaran yang belum terealisasi misalnya peningkatan PAD. Selain serapan anggaran juga tak sesuai waktu dan deadline yang telah ditentukan.Dengan demikian DPRD berharap meneruskan catatan rekomendasi tersebut. ”Perlu ditindaklanjuti catatan rekomendasi seperti program pemerintah belum tercapai peningkatan realisasi,” ujarnya. Pimpinan DPRD mengharapkan pemerintah daerah harus dapat maksimal dan hasil nanti secara umum sehingga dapat dinikmati masyarakat.Menurut dia, 10 rekomendasi diberikan DPRD terhadap LKPj yang paling krusial menyikapi dana bagi hasil (DBH) ke daerah. Dia menyebut, DPRD sebagai kontrol pungsi pengawasan dan budget anggaran meminta kepada pemda untuk mencari sumber yang lain, selain sumber DBH.Seperti daerah lain, Basiran Nur Efendi berharap peningkatan sumber pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor pendapatan pajak dan retribusi wilayah Rohil paling diutamakan."Pasalnya kian hari kebutuhan masyarakat makin meningkat sementara sumber pendapatan tidak bertambah dan hasil migas terus menurun. Ini perlu ditindaklanjuti," pungkasnya berharap agar pemerintah giat mencari sumber asli daerah.***
Sementara Anggota DPRD Rohil yang hadir dari catatan sekwan sebanyak 30 dari 45 berbagai unsur fraksi-fraksi DPRD.Usai sidang paripurna, Wakil Bupati (Wabup) Sulaiman mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada pimpinan dan panitia pansus telah melakukan pembahasan sehingga mendapat rekomendasi. ”Rekomendasi LKPj 2022 wajib untuk ditindaklanjuti,” katanya.Lebih lanjut wabup mengatakan Pemkab Rohil Terus berkomitmen untuk meneruskan pembangunan secara berkelannjutan meskipun adanya saran maupun kritikan terhadap rekomendasi LKPJ 2022.Menurut penilaian wabup sinergitas antara Pemkab Rohil dan DPRD sangatlah penting sebagai sarana penunjang pembangunan. Selain itu sebagai chek and balance pemerintah daerah terwujud kelangsungan pembangunan. ”Terima kasih saran dan kritikan dari pimpinan dan anggota DPRD sehingga terwujudnya rencana pembangunan ke depan,” ucapnya.Sementara Wakil Ketua DPRD Rohil Basiran Nur Efendi mengatakan rekomendasi perlu ditindaklanjuti. Pasalnya, banyak sasaran yang belum terealisasi misalnya peningkatan PAD. Selain serapan anggaran juga tak sesuai waktu dan deadline yang telah ditentukan.Dengan demikian DPRD berharap meneruskan catatan rekomendasi tersebut. ”Perlu ditindaklanjuti catatan rekomendasi seperti program pemerintah belum tercapai peningkatan realisasi,” ujarnya. Pimpinan DPRD mengharapkan pemerintah daerah harus dapat maksimal dan hasil nanti secara umum sehingga dapat dinikmati masyarakat.Menurut dia, 10 rekomendasi diberikan DPRD terhadap LKPj yang paling krusial menyikapi dana bagi hasil (DBH) ke daerah. Dia menyebut, DPRD sebagai kontrol pungsi pengawasan dan budget anggaran meminta kepada pemda untuk mencari sumber yang lain, selain sumber DBH.Seperti daerah lain, Basiran Nur Efendi berharap peningkatan sumber pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor pendapatan pajak dan retribusi wilayah Rohil paling diutamakan."Pasalnya kian hari kebutuhan masyarakat makin meningkat sementara sumber pendapatan tidak bertambah dan hasil migas terus menurun. Ini perlu ditindaklanjuti," pungkasnya berharap agar pemerintah giat mencari sumber asli daerah.***
